Daerah  

Dugaan Diskriminasi Pengangkatan PNS di Pemprov NTT, CPNS Pertanyakan Perlakuan BKD

Avatar photo
Reporter : Tim

Terkait pembiayaan Latsar CPNS, penjelasan yang disampaikan menyebutkan adanya pembagian sumber pembiayaan. Sejumlah kebutuhan tertentu, termasuk kebutuhan kesehatan, dapat ditanggung secara mandiri oleh peserta, sedangkan biaya pendidikan dan pelatihan Latsar didukung melalui anggaran pemerintah daerah.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas lebih lanjut, terutama mengenai perbedaan antara biaya pelaksanaan Latsar dan biaya pemenuhan persyaratan administrasi pengangkatan PNS.

Baca Juga :  Pemkot Kupang Gandeng Kejari Cegah Persoalan Hukum, Christian Widodo: Jangan Sampai Jatuh ke Jurang

Di sisi lain, kepastian mengenai status 40 CPNS yang disebut telah diangkat serta nasib peserta Latsar 2026 masih membutuhkan penjelasan teknis dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov NTT.

BKD NTT Diharapkan Buka Penjelasan

Para CPNS berharap BKD Pemprov NTT memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pengangkatan sebagian CPNS menjadi PNS, tahapan yang masih harus dipenuhi peserta lainnya, serta target waktu penyelesaian proses administrasi.

Baca Juga :  Pesparawi Perdana GMIT Digelar di Kupang, Pemkot Kucurkan Rp100 Juta dan Siapkan 500 Kursi

Keterbukaan informasi diperlukan agar seluruh CPNS memahami posisi mereka dan dapat mengetahui apakah perbedaan waktu pengangkatan disebabkan oleh tahapan administrasi, kelengkapan persyaratan, atau faktor lain yang sesuai dengan ketentuan kepegawaian.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini

+ Gabung