Kondisi ini dinilai berpotensi memunculkan kecemburuan di antara sesama ASN, terutama jika tidak disertai penjelasan mengenai alasan sebagian CPNS telah memperoleh status PNS, sedangkan yang lain masih menunggu.
Biaya Pemberkasan Capai Rp1,5 Juta
Selain persoalan kepastian pengangkatan, para CPNS juga menyoroti biaya yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi persyaratan administrasi.
Sejumlah kebutuhan pemberkasan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba, disebut harus dibiayai secara mandiri oleh calon ASN. Total pengeluaran untuk memenuhi berbagai persyaratan itu diperkirakan mencapai Rp1,5 juta.
Bagi CPNS yang menerima gaji sekitar Rp2,2 juta, biaya tersebut dinilai cukup membebani karena menyerap sebagian besar penghasilan bulanan mereka.
Mereka berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai komponen biaya yang wajib ditanggung peserta, termasuk kemungkinan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
Transparansi dinilai penting agar seluruh CPNS memperoleh informasi yang sama dan tidak muncul anggapan bahwa proses pengangkatan maupun pemenuhan persyaratan dilakukan secara berbeda-beda.
Gubernur Melki Beri Respons
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti usulan yang disampaikan jajaran terkait sepanjang telah memenuhi ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
