Namun, di tengah kebutuhan tenaga terampil tersebut, Kota Kupang hingga kini belum memiliki BLK sendiri. Kondisi ini menjadi perhatian serius Dinas Nakertrans Kota Kupang.
Kepala Dinas Nakertrans, Thomas Dagang, menjelaskan bahwa keberadaan BLK sangat penting untuk mendorong kompetensi masyarakat, terutama kelompok usia produktif yang belum memiliki keterampilan memadai.
“Pendirian BLK adalah bentuk perhatian pemerintah dalam membangun SDM unggul. Ini proses menyiapkan individu yang kompetitif, punya keterampilan, dan siap bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, angka pengangguran yang tinggi di Kota Kupang harus direspons dengan pendekatan pelatihan terstruktur dan sertifikasi keterampilan. “Kota Kupang memang saat ini belum ada BLK, padahal masyarakat pengangguran kita banyak. Sesuai perintah Wali Kota, kita harus membuat BLK,” tegas Thomas.
Kajian teknis mengenai pendirian BLK akan melibatkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja, potensi sektor unggulan, hingga analisis daya serap industri lokal. Pemerintah juga membuka peluang sinergi dengan BPVP Kupang untuk mempercepat penyediaan program pelatihan dan sertifikasi.
Jika rencana ini berjalan optimal, Kota Kupang berpeluang memiliki pusat pelatihan kerja yang terstandar dan mampu menghasilkan ratusan lulusan terampil setiap tahun.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
