“Desil merupakan instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, dalam implementasinya, kita harus memastikan bahwa klasifikasi tersebut mampu merepresentasikan kondisi riil masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai, persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian data tidak seharusnya menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data justru menjadi faktor yang menghambat anak memperoleh haknya atas pendidikan,” tegas Stevano.
Kondisi Ekonomi Keluarga Bisa Berubah
Politikus PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur itu juga mengingatkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis.
Pendapatan keluarga dapat berubah karena berbagai faktor, mulai dari kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan, perubahan kondisi keluarga, hingga persoalan ekonomi lainnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala.
“Data sosial ekonomi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dan karena itu mekanisme pemutakhiran serta verifikasi data harus berjalan secara berkala,” katanya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
