Ia menilai, masyarakat selama ini telah menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah melalui berbagai kewajiban pajak dan retribusi. Karena itu, instrumen pendapatan lain yang berada dalam penguasaan pemerintah juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menjadi ladang atau penghasil pajak kita, sementara masih ada instrumen penghasil pendapatan lain di tangan kita yang diberikan oleh masyarakat juga harus memberikan dampak kebaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Emelia, diversifikasi sumber PAD penting agar kemampuan fiskal daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor. Terlebih, pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal yang kuat untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, serta penanganan berbagai persoalan yang muncul di daerah.
DPRD NTT Siapkan Dua Ranperda
Selain membahas persoalan pendapatan daerah, DPRD NTT pada masa persidangan pertama Tahun Sidang 2026/2027 juga akan mengagendakan sejumlah pembahasan penting, termasuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD 2027.
Di bidang legislasi, DPRD NTT tengah memproses dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan prakarsa DPRD.
Kedua Ranperda tersebut masing-masing mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi NTT.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
