Tak Sempat Tinjau Letelangga, Menteri PU Perintahkan Kepala BPJN NTT Turun Langsung ke Lokasi

NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Kerusakan parah ruas jalan Ba’a–Batutua di titik Letelangga akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menyusul desakan masyarakat, sorotan media, serta permintaan langsung Bupati Rote Ndao Paulus Henuk kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT), Janto, S.E., S.T., M.Sc., diperintahkan turun langsung meninjau lokasi.
Peninjauan dilakukan bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II), Parlinggoman Simanungkalit, ST., M.PSDA., dan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH.
Selain melihat kondisi badan jalan yang mengalami kerusakan berat, rombongan juga meninjau lima rumah warga yang terdampak dan mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah di sekitar ruas jalan tersebut. Dalam kesempatan itu, para pejabat berdialog langsung dengan warga dan pemilik rumah guna mendengar kondisi yang mereka alami.
Kepala BPJN NTT, Janto, menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan awal, kerusakan jalan diduga kuat dipicu oleh kondisi tanah yang telah jenuh air akibat rembesan dalam waktu lama.
“Dari kondisi yang kami lihat, kemungkinan besar struktur tanah di bawah jalan sudah jenuh terhadap air sehingga membutuhkan penanganan serius. Kami akan menggunakan foto satelit dan mendatangkan alat Geo Radar untuk mendeteksi struktur di bawah permukaan tanah. Dalam waktu dekat langkah ini segera dilaksanakan,” tegas Janto.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan langsung persoalan ruas jalan tersebut kepada Menteri PU. Menurutnya, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan strategis dari jalan kabupaten dan provinsi menjadi jalan nasional.
“Untuk ruas Ba’a–Batutua, Batutua–Dela, hingga Utomo menuju Lole, saya sudah meminta kepada Menteri PU agar ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri,” ujar Paulus Henuk.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan mengajukan surat resmi ke Kementerian PU sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.
Terkait penanganan dampak bencana di Letelangga, Paulus menilai percepatan penanganan memerlukan penetapan status bencana sehingga proses relokasi warga dapat dilakukan secara cepat dan sesuai aturan.
“Warga yang terdampak akan direlokasi. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan di kawasan perkantoran untuk pembangunan rumah baru lengkap dengan sertifikat tanah. Sedangkan lahan lama di Letelangga nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan,” jelasnya.
Menurut Paulus, seluruh mekanisme relokasi dan pembangunan infrastruktur akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD dan pihak terkait pasca kunjungan tersebut.
Menanggapi tidak terlaksananya kunjungan Menteri PU ke sejumlah titik proyek lain yang telah disiapkan pemerintah daerah, Bupati Paulus menegaskan hal itu bukan karena Menteri enggan meninjau lokasi.
Ia menjelaskan, terdapat kendala teknis pada pesawat jet pribadi yang ditumpangi Menteri sehingga jadwal keberangkatan dari Lombok menuju Rote mengalami keterlambatan. Di sisi lain, Menteri harus kembali ke Jakarta pada sore hari untuk menghadiri agenda penting.
“Bukan karena beliau tidak mau mengunjungi lokasi proyek yang telah dijadwalkan. Ada perubahan jadwal akibat kendala teknis sehingga pukul 14.30 WITA beliau harus kembali terbang ke Jakarta,” terang Paulus.
Meski kunjungan berlangsung singkat, Paulus mengaku memperoleh hasil yang sangat positif dari pertemuan tersebut.
“Namun ada untungnya, saya bisa berdiskusi dengan Menteri hampir satu jam. Dari pertemuan itu lahir banyak kesepakatan penting untuk percepatan pembangunan Kabupaten Rote Ndao,” tutupnya.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.