Landasan Bandara D.C. Saudale Diperpanjang, Rote Ndao Bersiap Sambut Penerbangan Langsung dari Bali dan Labuan Bajo

NTT-Terkini com, ROTE NDAO – Kunjungan singkat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Kabupaten Rote Ndao ternyata menghasilkan sederet kesepakatan penting bagi pembangunan daerah paling selatan Indonesia tersebut.
Dalam diskusi intensif selama kurang lebih satu jam di ruang tunggu khusus Bandara D.C. Saudale, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH bersama Menteri PU membahas berbagai kebutuhan infrastruktur strategis yang selama ini menjadi harapan masyarakat.
Hasil pertemuan itu diungkapkan langsung oleh Bupati Paulus Henuk saat dihubungi media ini, Sabtu (30/5/2026) malam. Menurutnya, sejumlah usulan pembangunan mendapat persetujuan langsung dari Menteri PU.
Salah satu proyek terbesar yang disepakati adalah perpanjangan landasan pacu Bandara D.C. Saudale dari 1.650 meter menjadi 2.200 meter. Proyek tersebut diyakini akan menjadi pintu masuk baru bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Rote Ndao.
“Dengan panjang landasan 2.200 meter, pesawat Boeing sudah bisa mendarat langsung di Rote. Nantinya akan terbuka peluang penerbangan langsung dari Labuan Bajo, Lombok, dan Denpasar sehingga wisatawan asing bisa masuk langsung ke Rote Ndao tanpa harus transit. Perputaran ekonomi akan terjadi di daerah kita dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Paulus.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan sepanjang sekitar 550 meter, sementara anggaran pembangunan disiapkan oleh Kementerian PU.
“Ini sudah disetujui langsung oleh Pak Menteri,” tegasnya.
Selain pengembangan bandara, pemerintah pusat juga menyetujui pembangunan jalan menuju kawasan Titik Nol di wilayah Rote Selatan yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu destinasi strategis nasional.
Dalam skema yang disepakati, Kementerian PU akan menangani pembangunan jalan, sementara pembangunan Monumen Titik Nol akan dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Tak hanya itu, rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan juga menjadi bagian dari pembahasan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu membuka aksesibilitas antarwilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir selatan Rote Ndao.
Pada sektor penyediaan air bersih, Menteri PU juga menyetujui penambahan sejumlah titik sumur bor yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II). Nilai investasi program tersebut diperkirakan mencapai Rp31,5 miliar.
“Kebutuhan air bersih masyarakat menjadi perhatian serius. Beberapa titik sumur bor tambahan sudah diverifikasi dan mendapat dukungan untuk direalisasikan,” jelas Paulus.
Kesepakatan lainnya mencakup pembangunan Jembatan Saindale di Kecamatan Rote Tengah, lanjutan pembangunan ruas jalan Pantai Baru Selatan, serta penyelesaian sisa pekerjaan ruas Jalan Kapasiok–Ho sepanjang empat kilometer yang ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini.
“Semua program tersebut sudah dibahas dan mendapat persetujuan dari Menteri PU. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Rote Ndao karena sebagian besar merupakan kebutuhan dasar yang telah lama diperjuangkan,” kata Paulus.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Parlinggoman Simanungkalit, ST., M.PSDA., serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT Janto, S.E., S.T., M.Sc.
Bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, hasil pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, membuka konektivitas wilayah, memperkuat sektor pariwisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan paling selatan Indonesia.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.