NTT-Terkini.com, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTT.
Hal tersebut disampaikan Melki saat menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker dalam diskusi publik memperingati Hari Pers Nasional 2026 dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-80, yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (21/2).
Diskusi yang mengangkat tema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT melalui Kredit Usaha Rakyat” itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yan J.H. Simarmata, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah NTT Charlie Paulus, serta pengamat ekonomi regional James Adam.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emelia J. Nomleni, jajaran Forkopimda NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambros Kodho, mahasiswa, pelaku UMKM, serta insan pers.
Dalam paparannya, Melki menekankan bahwa pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan plafon KUR apabila daerah mampu menyerap alokasi yang telah diberikan.
“Kalau KUR yang sudah diberikan melalui perbankan itu habis dan memang dibutuhkan tambahan, pemerintah pusat siap menambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujar Melki.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat membantu mengusulkan calon penerima KUR yang mengalami kendala akses perbankan. Namun demikian, seluruh proses tetap harus melalui mekanisme analisis kredit oleh pihak bank.
Menurut Melki, potensi penyaluran KUR di NTT pada tahun ini bisa menembus lebih dari Rp3 triliun apabila seluruh lembaga perbankan di daerah bergerak optimal.
Selain itu, Gubernur juga memetakan empat persoalan utama yang masih dihadapi UMKM di NTT, yaitu keterbatasan akses modal, minimnya pendampingan usaha, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan akses pasar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong pemanfaatan NTT Mart sebagai etalase produk lokal. Saat ini, jaringan NTT Mart telah tersebar di 22 kabupaten/kota di wilayah NTT guna memperluas akses pasar bagi produk UMKM.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa program KUR merupakan kredit usaha produktif, bukan bantuan hibah.
“Ini kredit yang harus dikembalikan. Karena itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan usaha,” tegasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












