NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada garam nasional dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung kolam kristal garam, gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan industri garam nasional di wilayah selatan Indonesia itu.
Gibran menegaskan kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun hingga kini masih belum mampu dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Karena itu, keberadaan proyek K-SIGN di Rote Ndao dinilai sangat strategis.
“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.
Selain mengejar swasembada, Wapres juga meminta agar kawasan industri garam tersebut segera difungsikan sehingga dampak ekonominya dapat langsung dirasakan masyarakat lokal.
“Kita ingin ini segera bisa fungsional. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa,” katanya.
Tak hanya sektor garam, Gibran juga menaruh perhatian pada pengembangan sektor perikanan dan budidaya rumput laut di Rote Ndao. Ia memastikan pemerintah pusat akan menindaklanjuti kebutuhan penunjang aktivitas nelayan yang diusulkan pemerintah daerah.
Menurutnya, wilayah-wilayah perikanan produktif harus didukung fasilitas memadai seperti cold storage, pabrik es, hingga SPBU khusus nelayan.
“Harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik es untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelasnya.
Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Wapres turut menerima laporan mengenai kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan di Rote Ndao, termasuk revitalisasi puskesmas dan penguatan fasilitas rumah sakit daerah.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan proyek K-SIGN bukan sekadar pembangunan kawasan industri, melainkan peluang besar bagi masa depan ekonomi masyarakat pesisir dan generasi muda NTT.
“Ini tentang lapangan kerja untuk anak-anak muda NTT. Tentang petani garam yang ingin hidup lebih sejahtera. Tentang nelayan yang butuh cold storage, es, dan BBM agar hasil laut mereka tidak lagi terbuang sia-sia,” ujar Melki.
Ia menambahkan, NTT memiliki potensi kelautan besar dan harus mampu menjadi pemain utama dalam industri garam nasional.
“Indonesia membutuhkan jutaan ton garam setiap tahun. Dan kami ingin suatu hari nanti, NTT bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain utama,” tegasnya.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk juga berharap proyek strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang terdampak langsung pembangunan kawasan tambak garam.
“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” kata Paulus.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
