NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kembali menjadi sorotan publik. Di tengah keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, para tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah puskesmas disebut harus menggunakan uang pribadi untuk membayar jasa cleaning service demi menjaga kebersihan tempat pelayanan pasien.
Ironisnya, pada saat yang sama pemerintah daerah justru menganggarkan Rp927.249.120 untuk jasa outsourcing rumah jabatan pimpinan daerah pada Tahun Anggaran 2026.
Anggaran yang nyaris menyentuh Rp1 miliar tersebut dialokasikan untuk membiayai 30 tenaga outsourcing yang terdiri dari 27 pramusaji dan tiga sopir di lingkungan rumah jabatan pimpinan daerah.
Diketahui, pembiayaan itu bersumber dari dana SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp14,7 miliar yang telah mendapat persetujuan DPRD Rote Ndao untuk digunakan sebelum perubahan APBD 2026. Pos anggaran tersebut berada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Kontras kebijakan anggaran ini memicu pertanyaan publik mengenai arah prioritas belanja daerah. Sebab di sisi lain, tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan pelayanan masyarakat justru harus bergotong royong membiayai kebutuhan dasar kebersihan puskesmas.
Penelusuran media ini menemukan bahwa di Puskesmas Ndao, para nakes harus patungan Rp35 ribu per orang setiap bulan untuk membayar tenaga cleaning service. Sementara di Puskesmas Eahun, para tenaga kesehatan disebut menyisihkan Rp20 ribu per orang setiap bulan untuk kebutuhan serupa.
Jika kondisi tersebut terjadi di puskesmas lain, bukan tidak mungkin tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten Rote Ndao juga mengalami hal yang sama.
Padahal, para nakes bukan meminta fasilitas mewah. Mereka hanya berupaya memastikan puskesmas tetap bersih dan layak agar pelayanan kepada pasien bisa berjalan normal.
Situasi itu memunculkan ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, APBD mampu mengakomodasi puluhan pramusaji untuk rumah jabatan pimpinan daerah, namun di sisi lain fasilitas kesehatan dasar justru bertahan dengan pengorbanan pribadi tenaga kesehatan.
Jika dihitung, anggaran outsourcing rumah jabatan tersebut setara sekitar Rp77 juta per bulan. Dengan komposisi 27 pramusaji dan tiga sopir, publik mulai mempertanyakan urgensi kebutuhan tenaga sebanyak itu di tengah masih banyaknya persoalan pelayanan publik yang belum tertangani optimal.
Sorotan ini semakin sensitif karena muncul di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut. Mulai dari keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pendukung, kerusakan ambulans puskesmas, hingga tingginya beban kerja tenaga kesehatan.
Kini perhatian publik bukan lagi semata pada besar kecilnya angka Rp927 juta, melainkan pada pesan moral di balik kebijakan anggaran tersebut.
Saat tenaga kesehatan harus patungan demi membayar cleaning service agar puskesmas tetap bersih dan bisa melayani pasien, rumah jabatan pimpinan daerah justru mendapat alokasi besar untuk pramusaji dan sopir.
Kondisi ini dinilai memperlihatkan bagaimana APBD terkesan lebih banyak menopang kenyamanan elite birokrasi dibanding memperkuat pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terkait persoalan tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Maria Isabela, S.KM., M.PH., serta Kepala Bagian Umum Setda Rote Ndao, Rominson I. Laapen, belum berhasil dikonfirmasi.
Media ini masih terus berupaya memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait guna kepentingan pemberitaan berimbang.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
