Sebelumnya, dokter spesialis menerima insentif sekitar Rp45 juta per bulan, terdiri dari Rp25 juta dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rp20 juta dari pemerintah daerah. Namun sejak 2 Januari 2026, insentif dari pemda disebut dihentikan sepihak sehingga dokter hanya menerima insentif dari pusat.
Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor tenaga medis spesialis memilih meninggalkan Rote Ndao.
Akibat kekosongan dokter obgyn, masyarakat yang membutuhkan layanan persalinan dengan tindakan khusus, termasuk operasi caesar atau persalinan berisiko tinggi, terpaksa dirujuk ke rumah sakit di Kupang. Hal ini menambah beban biaya dan risiko bagi pasien, terutama dalam kondisi darurat.
Belum Ada Respons Resmi
Hingga berita ini diturunkan, dua instansi terkait yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dan manajemen RSUD Ba’a belum memberikan tanggapan resmi terkait kekosongan dokter spesialis tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan layanan kesehatan ibu dan anak tetap tersedia, guna mencegah meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi di Rote Ndao.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
