Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Maria Goreti Tani, menambahkan bahwa meski ribuan warga tercatat menganggur, kemampuan mereka untuk mengisi peluang kerja—terutama ke luar negeri—masih sangat terbatas akibat kekurangan keterampilan dan kompetensi. Padahal, peluang kerja sebagai asisten rumah tangga (ART), housekeeping, hingga pekerja perkebunan sawit di Malaysia dan Hong Kong cukup diminati dan terbuka luas.
“Memang dari kantor kami tidak ada pelatihan karena tidak ada dana. Para pencari kerja selama ini dibina oleh LPK-LPK yang ada. Hasilnya, ada yang bisa bekerja mandiri, tapi itu belum cukup untuk menjawab kebutuhan pasar kerja,” terang Maria.
Ketiadaan BLK membuat Kota Kupang tertinggal dalam menyiapkan tenaga kerja terlatih. Hadirnya BLK milik pemerintah, sebagaimana sedang direncanakan Wali Kota Kupang, diyakini akan membuka akses pelatihan yang lebih luas, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Pendirian BLK juga dipandang strategis karena bisa memetakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih terukur, menyelaraskan program pelatihan dengan permintaan pasar, serta menghasilkan lulusan terampil yang dapat terserap di dunia kerja, baik domestik maupun luar negeri.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
