DPRD NTT Soroti Persoalan Flobamor, dari Perbaikan Kapal hingga Pajak Hotel Sasando

Klarifikasi dari pihak terkait dibutuhkan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

DPRD Dituntut Kawal Persoalan hingga Tuntas

Pembahasan tiga persoalan tersebut menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai aspek penting dalam pengawasan BUMD di NTT.

Pengawasan tidak cukup berhenti pada penyelenggaraan rapat atau penyampaian pertanyaan. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai hasil pembahasan, dokumen pendukung, serta langkah konkret yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti setiap persoalan.

Bagi masyarakat NTT, pengelolaan badan usaha milik daerah menyangkut kepentingan yang lebih luas daripada urusan internal perusahaan. Profesionalisme, kepatuhan terhadap ketentuan, dan pertanggungjawaban pengelolaan menjadi bagian penting dari kepercayaan publik.

Karena itu, hasil akhir RDP Komisi III DPRD NTT pada 9 Oktober 2026 perlu diikuti dengan penjelasan resmi mengenai kesimpulan rapat, tanggapan manajemen PT Flobamor, perkembangan penyelesaian hak PT Duku Raya, penanganan dugaan TPPO, serta status kewajiban pajak Hotel Sasando.

Hingga informasi tersebut terkonfirmasi, seluruh dugaan dan persoalan yang dibahas perlu tetap ditempatkan sebagai hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.