Bupati Sebut Hoaks, Kapus Akui, Sekda Ancam Pemosting: Polemik Penutupan IGD dan Rawat Inap Puskesmas Ndao Memanas

NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Polemik terkait penutupan layanan rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Puskesmas Ndao kian memanas. Pernyataan saling bertolak belakang antara Bupati, Kepala Puskesmas, hingga Sekretaris Daerah memicu reaksi keras dari DPRD Rote Ndao.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menepis informasi tersebut. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada 1 Mei 2026, Bupati baru merespons pada 5 Mei 2026 dengan jawaban singkat: “Hoax”.
Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan pengakuan Kepala Puskesmas Ndao, Stanislaus Pon. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Rote Ndao, Selasa (5/5/2026), ia mengakui bahwa akun Facebook “Puskesmas Ndao” yang memuat pengumuman penutupan layanan tersebut merupakan akun resmi dan terverifikasi milik puskesmas.
Meski demikian, Stanislaus mengaku tidak mengetahui siapa yang mengunggah informasi tersebut karena akun itu dapat diakses oleh seluruh staf.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Rote Ndao, Jonas M. Selly, justru melontarkan ancaman terhadap pihak yang memposting informasi tersebut. Dalam pernyataannya di salah satu media lokal, ia menegaskan bahwa jika pemosting merupakan ASN, maka akan ditindak, sedangkan jika bukan ASN, akan dilaporkan ke pihak kepolisian.
Pernyataan Sekda tersebut menuai kritik tajam dari DPRD Rote Ndao. Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II, Meksi Mooy, sejumlah anggota dewan menilai pendekatan tersebut tidak menyelesaikan masalah.
Anggota DPRD, Mersianus Tite, menyoroti tekanan psikologis yang dialami tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Ndao. Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan, bukan justru menambah beban.
“Tekanan kerja mereka sangat tinggi. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan memperkeruh situasi,” tegasnya.
Senada, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Dering Feoh, menyayangkan pernyataan Sekda yang dinilai tidak bijak.
“Pernyataan itu bukan solusi, malah menambah masalah. Kalau sampai informasi itu keluar ke publik, berarti ada persoalan serius di lapangan yang harus segera ditangani,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II, Melkianus F. Haning, meminta pemerintah segera menambah tenaga kesehatan di Puskesmas Ndao, sekaligus memastikan ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi mereka.
“Kita tidak bisa hanya kirim tenaga tanpa memikirkan tempat tinggal mereka,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Zyiandri Daud, menyoroti lambatnya respons pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan terhadap surat resmi yang telah disampaikan pihak puskesmas terkait kekurangan tenaga kesehatan.
Tak hanya itu, Feky Machiel Boelan juga mendorong peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan di Pulau Ndao. Ia mengusulkan agar insentif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1 juta per bulan dapat dinaikkan menjadi Rp2 juta dalam perubahan APBD 2026.
“Ini daerah pulau terluar, sudah seharusnya tenaga kesehatan mendapat perhatian lebih,” ujarnya.
Hingga kini, polemik tersebut belum menemukan titik terang. DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Rote Ndao segera mengambil langkah konkret untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga kesehatan yang diduga menjadi akar masalah munculnya pengumuman penutupan layanan tersebut.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.