NTT-Terkini.com, Kupang – Momentum satu tahun pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ajang refleksi sekaligus pertanggungjawaban terbuka atas arah kebijakan yang telah dijalankan. Pemerintah menegaskan, tahun pertama ini bukan sekadar peringatan administratif, melainkan titik pijak memperkuat fondasi menuju visi besar “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Dengan semangat “Ayo Bangun NTT”, pemerintah menilai kembali seberapa kokoh Tujuh Pilar Pembangunan sebagai penopang Dasa Cita pemerintahan. Evaluasi ini dilakukan secara jujur dan terbuka, dengan menempatkan kepentingan 5,7 juta jiwa masyarakat NTT sebagai pusat dari seluruh kebijakan.
Ekonomi Tumbuh 5,14 Persen, Kemiskinan Turun
Secara makro, kinerja ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi NTT pada 2025 mencapai 5,14 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak lebih dinamis, meski pemerintah mengingatkan bahwa pertumbuhan agregat belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
Kabar baik lainnya, persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 jiwa, dari sebelumnya 19,02 persen pada September 2024. Penurunan sebesar 1,52 persen poin ini didorong oleh penguatan bantuan sosial, stabilitas inflasi pangan, membaiknya harga komoditas, serta meningkatnya aktivitas ekonomi desa.
Meski demikian, pemerintah menegaskan belum saatnya berpuas diri. Lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Penanganan kemiskinan pun diarahkan secara terintegrasi lintas sektor—mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga tata kelola berbasis data keluarga sasaran.
“Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan, dan pengurangan kemiskinan harus bermuara pada peningkatan martabat manusia NTT,” tegasnya.
Ketimpangan dan Tantangan Kepulauan
Gini Ratio NTT tercatat 0,322 yang berada pada kategori sedang. Namun dalam konteks geografis NTT sebagai provinsi kepulauan, ketimpangan tak hanya soal perbedaan pendapatan, tetapi juga kesenjangan akses antarwilayah—antara kota dan desa, pulau besar dan pulau kecil.
Karena itu, kebijakan ke depan akan difokuskan pada penguatan konektivitas, distribusi logistik, serta peningkatan layanan dasar kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan dan kepulauan agar pertumbuhan benar-benar inklusif.
Pengangguran Turun, IPM Naik
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10 persen, menurun dibanding periode sebelumnya. Namun struktur tenaga kerja masih didominasi sektor informal, sehingga pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja harian.
Inflasi tetap terkendali di angka 2,40 persen, menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,89, mencerminkan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Stunting Masih Jadi PR Besar
Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM tercatat 20,2 persen atau sekitar 65.336 balita. Secara persentase terjadi penurunan, namun secara absolut jumlah balita stunting meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 bahkan menunjukkan prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 37 persen. Fakta bahwa satu dari lima anak NTT mengalami stunting menjadi alarm serius bahwa intervensi lintas sektor harus diperkuat dan dijalankan secara konsisten serta berkelanjutan.
Tujuh Pilar, Satu Arah Pembangunan
Seluruh capaian tahun pertama ini dipandang sebagai fondasi, bukan tujuan akhir. Untuk mewujudkan visi besar daerah, pemerintah menetapkan tujuh pilar strategis:
Pilar Ekonomi Berkelanjutan
Pilar Kesehatan
Pilar Pendidikan
Pilar Pemberdayaan Komunitas
Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
Pilar Reformasi Birokrasi dan HAM
Pilar Kolaborasi
Ketujuh pilar tersebut dirancang agar pembangunan tidak parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
Hilirisasi Jadi Harga Mati
Pada Pilar Ekonomi Berkelanjutan, pemerintah menegaskan arah baru pembangunan: hilirisasi adalah harga mati.
NTT tidak boleh lagi hanya menjadi penyuplai bahan mentah. Petani, nelayan, dan peternak tidak boleh berhenti di tahap produksi primer. Nilai tambah harus tinggal di NTT, lapangan kerja harus tercipta di desa, dan kesejahteraan harus dirasakan rakyat sendiri.
Dalam tahun pertama ini, pemerintah membangun fondasi ekonomi dengan pendekatan tegas dan terukur:
Produksi berbasis pasar
Pengolahan dilakukan di dalam daerah
Pemasaran dijamin dan diperluas
Dengan fondasi tersebut, pemerintah optimistis arah pembangunan NTT kini lebih jelas: bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi membangun martabat dan masa depan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat, dari Manggarai di barat, Alor di timur, hingga Rote di selatan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
