“Keseimbangan antara kredit produktif dan konsumtif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja Bank NTT,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam forum tersebut, Komisi III juga menyoroti pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) antara Bank NTT dan Bank Jatim. DPRD berharap proses KUB, termasuk kewajiban buyback saham, dapat dituntaskan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Komisi meminta kejelasan besaran buyback sesuai porsi penyertaan modal Bank Jatim, sehingga roadmap KUB dapat disusun secara terukur dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di sisi lain, DPRD NTT turut menyoroti rasio BOPO Bank NTT yang mencapai 85 persen. Komisi mendorong manajemen Bank NTT untuk mengambil langkah strategis guna meningkatkan efisiensi operasional.
“Direksi dan Komisaris diminta menyusun strategi tahun depan dengan fokus menurunkan NPL melalui penagihan intensif dan restrukturisasi kredit,” ungkap De Rosari.
Pada poin terakhir, DPRD NTT juga meminta Humas Bank NTT untuk segera mengklarifikasi pemberitaan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Peran Humas perlu diperkuat untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap Bank NTT,” tandasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
