NTT-Terkini.com, Jakarta – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menembus angka 80,5 persen. Angka tersebut terungkap dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Sofyan Hotel Cut Meutia, Jumat (13/2/2026).
Diskusi menghadirkan langsung Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma. Turut menjadi narasumber Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dengan penanggap Ade Reza Hariyadi dan Rafnel Azhari.
Sebanyak 50 peserta hadir, terdiri dari 30 jurnalis media nasional serta 20 mahasiswa dan diaspora NTT. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat dalam mengevaluasi capaian tahun pertama kepemimpinan pasangan Melki–Johni.
Survei Ilmiah, Margin of Error ±3,47 Persen
Survei dilakukan pada 5–14 Januari 2026 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 800 responden yang tersebar proporsional di 22 kabupaten/kota di NTT. Teknik yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±3,47 persen.
Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mencapai 80,5 persen. Sektor yang paling menjadi perhatian masyarakat adalah ekonomi dan kesejahteraan, infrastruktur serta layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.
“Bukan untuk Berpuas Diri”
Gubernur Melki menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.
“Capaian 80,5 persen ini menjadi energi dan tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Semua kebijakan harus terukur dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut hasil survei menjadi instrumen evaluasi objektif sekaligus rekomendasi pembenahan program pembangunan ke depan.
Dalam paparannya, Gubernur juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan NTT per Februari 2026 turun menjadi 17,5 persen, dibandingkan Maret 2025 sebesar 18,6 persen. Menurutnya, tren ini menunjukkan penanganan kemiskinan berada di jalur yang tepat.
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Pemprov NTT akan menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin pada 2026 serta memperkuat percepatan penurunan stunting melalui pola orang tua asuh.
OVOP dan NTT Mart Dorong UMKM Naik Kelas
Dalam bidang ekonomi, Gubernur menekankan penguatan UMKM melalui program OVOP (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan. Program ini diharapkan mampu mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Selain itu, kehadiran NTT Mart dirancang sebagai pasar strategis untuk memuliakan dan memperluas akses pemasaran produk masyarakat lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pusat di daerah seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.
Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, mengapresiasi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang aktif turun langsung ke lapangan. Ia berharap hasil survei menjadi dasar penyusunan kebijakan berikutnya.
Ade Reza Hariyadi menambahkan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta memberi perhatian serius pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Rafnel Azhari menilai angka 80,5 persen merupakan capaian positif pada tahun pertama yang mencerminkan kepercayaan publik, khususnya dari kalangan menengah ke bawah seperti petani, nelayan, dan peternak.
Tindak Tegas Manipulasi Data Kemiskinan
Dalam diskusi tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmennya menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan.
“Jangan ada lagi yang bermain-main dengan data kemiskinan sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran. Baik oknum maupun masyarakat yang secara sengaja memanfaatkan data palsu akan kita tindak,” tegasnya.
PON NTT–NTB 2028 Tetap Jalan
Terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, Gubernur memastikan penyelenggaraan bersama NTT dan NTB tetap berjalan sesuai rencana.
Venue yang sudah ada akan direnovasi tanpa membebani APBN. Untuk cabang olahraga tertentu, pemerintah mempertimbangkan penggunaan venue di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Dengan capaian satu tahun kepemimpinan ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang berbasis data, terukur, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***