NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada garam nasional dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung kolam kristal garam, gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan industri garam nasional di wilayah selatan Indonesia itu.
Gibran menegaskan kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun hingga kini masih belum mampu dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Karena itu, keberadaan proyek K-SIGN di Rote Ndao dinilai sangat strategis.
“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.
Selain mengejar swasembada, Wapres juga meminta agar kawasan industri garam tersebut segera difungsikan sehingga dampak ekonominya dapat langsung dirasakan masyarakat lokal.
“Kita ingin ini segera bisa fungsional. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa,” katanya.
Tak hanya sektor garam, Gibran juga menaruh perhatian pada pengembangan sektor perikanan dan budidaya rumput laut di Rote Ndao. Ia memastikan pemerintah pusat akan menindaklanjuti kebutuhan penunjang aktivitas nelayan yang diusulkan pemerintah daerah.
Menurutnya, wilayah-wilayah perikanan produktif harus didukung fasilitas memadai seperti cold storage, pabrik es, hingga SPBU khusus nelayan.
“Harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik es untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelasnya.
Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Wapres turut menerima laporan mengenai kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan di Rote Ndao, termasuk revitalisasi puskesmas dan penguatan fasilitas rumah sakit daerah.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan proyek K-SIGN bukan sekadar pembangunan kawasan industri, melainkan peluang besar bagi masa depan ekonomi masyarakat pesisir dan generasi muda NTT.
“Ini tentang lapangan kerja untuk anak-anak muda NTT. Tentang petani garam yang ingin hidup lebih sejahtera. Tentang nelayan yang butuh cold storage, es, dan BBM agar hasil laut mereka tidak lagi terbuang sia-sia,” ujar Melki.
Ia menambahkan, NTT memiliki potensi kelautan besar dan harus mampu menjadi pemain utama dalam industri garam nasional.
“Indonesia membutuhkan jutaan ton garam setiap tahun. Dan kami ingin suatu hari nanti, NTT bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain utama,” tegasnya.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk juga berharap proyek strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang terdampak langsung pembangunan kawasan tambak garam.
“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” kata Paulus.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Hamparan laut biru di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Jumat (22/5/2026), menjadi saksi perhatian serius pemerintah pusat terhadap masa depan petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung berdialog dengan para petani budidaya rumput laut dan menegaskan pentingnya modernisasi serta hilirisasi industri rumput laut agar komoditas unggulan pesisir itu mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menilai potensi rumput laut di Rote Ndao sangat menjanjikan, namun hingga kini belum dikelola secara maksimal.
“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Gibran.
Sekitar 300 petani rumput laut dari Desa Daiama memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak guna meningkatkan produksi mereka. Mulai dari tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit rumput laut unggul, sampan fiber, hingga mesin ketinting 0,5 GT.
Di hadapan para petani, Gibran mengakui sebagian besar aktivitas budidaya masih dilakukan secara tradisional sehingga membutuhkan dukungan fasilitas produksi yang lebih modern.
“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” katanya.
Tak hanya itu, Wapres juga menyoroti kualitas rumput laut asal Rote yang dinilai memiliki kandungan karaginan tinggi dan berpotensi besar bersaing di pasar global.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa pengolahan.
“Kalau kita sekarang sudah salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tapi kita nggak boleh ngirim barang mentah terus. Jadi harus bisa diolah di sini Pak. Jadi ada hilirisasi rumput laut,” tegas Gibran.
Ia menilai modernisasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penggunaan bibit unggul, perbaikan alat produksi dan sampan, hingga penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengeringan, gudang, sortir, dan pengemasan.
“Yang sekarang sudah berjalan aja, masih tradisional ya, udah bagus seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah ada modernisasi. Ada bibit unggul, sampannya kita perbaiki, alat-alatnya kita perbaiki. Untuk pascapanennya ada pengeringan, gudang, sortir, packing,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung hangat itu, kelompok ibu-ibu petani rumput laut juga menyampaikan harapan adanya bantuan modal usaha berupa tali, bibit, dan sampan agar usaha budidaya mereka bisa berkembang lebih baik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara detail agar setiap bantuan dari pemerintah pusat nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan merata kepada masyarakat.
Kunjungan Wapres ke sentra budidaya rumput laut itu turut didampingi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dedelusy Dethan, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Jems Riwu.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Usai meninjau budidaya rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya ke SD Negeri Papela dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Papela di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kedatangan Wapres disambut hangat Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Moris Bulan, kepala sekolah, para guru, serta ratusan siswa yang menampilkan tarian adat Kebalai.
Di SD Negeri Papela, Wapres meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjangkau 295 siswa, terdiri dari 160 siswa laki-laki dan 135 siswa perempuan. Ia juga melihat kondisi ruang belajar dan berdialog dengan guru maupun siswa.
Kepala SD Negeri Papela, Istini, mengaku terharu atas kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Menurutnya, kedatangan Wapres menjadi kebanggaan besar bagi sekolah yang berada di kawasan terpencil.
“Kami bersama guru-guru sangat terharu dan bangga karena sekolah kami yang berada di daerah terpencil bisa dikunjungi langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Tak hanya meninjau, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah dan tiga unit laptop untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Kami mendapat banyak bantuan, mulai dari seragam untuk anak-anak hingga laptop untuk peningkatan pembelajaran di sekolah,” katanya.
Istini mengatakan Program MBG membawa dampak positif bagi semangat belajar siswa. Selain menu yang berganti setiap hari, banyak anak juga baru pertama kali mencicipi beberapa jenis buah dan makanan bergizi yang disediakan pemerintah.
“Anak-anak sangat senang karena menunya berbeda setiap hari. Ada makanan dan buah yang bahkan belum pernah mereka makan sebelumnya,” ungkapnya.
Di balik antusiasme tersebut, Istini berharap pemerintah pusat dan daerah segera merealisasikan revitalisasi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan agar aktivitas belajar menjadi lebih aman dan nyaman.
“Semoga apa yang disampaikan Bapak Wakil Presiden dapat direspons sehingga pembelajaran di sekolah kami bisa berjalan lebih baik,” harapnya.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke MTs Papela. Kepala MTs Papela, Ridwan Goro, menyebut kedatangan Wapres sebagai momen bersejarah bagi sekolah mereka.
“Kami sangat bersyukur. Ini sesuatu yang luar biasa dan sebelumnya tidak pernah kami bayangkan,” katanya.
Ridwan menilai Program MBG sangat membantu siswa yang mayoritas berasal dari keluarga nelayan. Menurutnya, banyak siswa datang ke sekolah tanpa sarapan karena kondisi ekonomi keluarga.
“Sekitar 95 persen orang tua murid di Papela adalah nelayan. Banyak anak datang ke sekolah pagi-pagi tanpa makan,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang demi mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mengatakan Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
“Ada multiplier effect dari program ini dan kami sangat mendukung karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.***

NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Hujan deras yang mengguyur Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao sejak subuh, Jumat (22/5/2026), tidak menyurutkan semangat warga untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Warga tetap memadati sekitar Lapangan Bola Kaki Saba Kolifai, lokasi pendaratan helikopter kepresidenan, demi melihat langsung kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu.
Wapres Gibran tiba sekitar pukul 07.15 Wita menggunakan helikopter kepresidenan dengan pengawalan dua helikopter TNI. Suasana di lokasi tampak ramai meski hujan turun cukup deras.
Setibanya di Papela, Wapres Gibran disambut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Dandim 1627/Rote Ndao, Danlanal Pulau Rote, serta Wakapolres Rote Ndao.
Kedatangan Gibran langsung disambut sorak antusias warga. Teriakan “Pak Wapres” dan “Mas Wapres” terdengar bersahutan ketika ia berjalan menuju kendaraan dinasnya.
Meski diguyur hujan dan harus rela basah kuyup, warga tetap bertahan untuk menyaksikan secara langsung kunjungan bersejarah tersebut.
Salah seorang warga Papela, Yai Hudari, mengaku bangga dan terharu atas kedatangan Wapres Gibran ke desa mereka.
“Ini sejarah bagi kami warga Papela. Baru pertama kali wakil presiden datang ke Rote Ndao, khususnya Desa Papela. Kami senang sekali walaupun kami basah kuyup,” ujarnya penuh semangat.
Menurutnya, kunjungan Wapres menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di wilayah paling selatan Indonesia itu.
Usai menyapa warga, Wapres Gibran langsung melanjutkan agenda kerja dengan meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di wilayah Rote Timur dan Landu Leko.
Kunjungan tersebut diharapkan membawa perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap pengembangan industri garam dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Rote Ndao.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Kabar mengejutkan beredar di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Rote Ndao. Direktur RSUD Ba’a, dr. Yulia Krones, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao, Maria Isabela, S.KM., MPH, disebut-sebut mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Informasi ini ramai diperbincangkan, baik di berbagai grup WhatsApp maupun dalam percakapan informal di ruang-ruang publik, termasuk warung makan yang menjadi tempat berkumpul ASN. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kebenaran kabar tersebut maupun alasan di balik dugaan pengunduran diri dua pejabat penting di sektor kesehatan itu.
Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait.
Upaya pertama dilakukan kepada Direktur RSUD Ba’a, dr. Yulia Krones, melalui pesan WhatsApp pada Rabu (13/5/2026). Namun hingga berita ini diturunkan, pesan tersebut belum mendapat tanggapan.
Konfirmasi juga dilakukan kepada Plt Kadis Kesehatan Rote Ndao, Maria Isabela, pada hari yang sama. Dalam tanggapannya, Maria Isabela hanya menjawab terkait kabar pengunduran diri Direktur RSUD Ba’a.
“Saya belum mendapat informasi terkait itu,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Namun saat ditanya mengenai isu pengunduran dirinya sendiri sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, belum ada respons lebih lanjut.
Media ini juga menghubungi Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rote Ndao, Ernest Sula, S.Pd, sekitar pukul 20.12 WITA.
Ernest mengaku belum menerima informasi resmi terkait mundurnya Direktur RSUD Ba’a. Sementara terkait isu pengunduran diri Plt Kadis Kesehatan, ia mengaku sempat mendengar kabar tersebut, tetapi belum melihat dokumen resmi yang dimaksud.
“Kalau Direktur RSUD Ba’a saya belum dapat informasi. Kalau Plt Kadis Kesehatan, memang saya sempat dengar, tapi belum mendapat akses terhadap surat pengunduran dirinya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, saat dikonfirmasi juga memberikan jawaban singkat. Ia menegaskan belum menerima surat pengunduran diri dari kedua pejabat tersebut.
“Belum ada surat pengunduran diri yang saya terima,” tegasnya.
Meski belum ada konfirmasi resmi, berbagai spekulasi mulai berkembang di tengah masyarakat dan internal birokrasi. Dugaan sementara, isu pengunduran diri ini berkaitan dengan tekanan pekerjaan yang tinggi, intensitas pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), hingga kekecewaan atas belum terealisasinya janji politik terkait pengisian jabatan definitif Kepala Dinas Kesehatan.
Jika benar kedua pejabat tersebut memilih mundur, situasi ini tentu menjadi sinyal serius bagi tata kelola sektor kesehatan di Kabupaten Rote Ndao, terlebih di tengah berbagai tantangan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao mulai memicu kemarahan warga. Di tengah antrean panjang dan sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite maupun Pertamax selama hampir sebulan terakhir, muncul dugaan bahwa distribusi BBM justru dimainkan oleh oknum internal SPBU sendiri.
Sorotan tajam kini mengarah ke SPBU Sanggaoen. Penanggung jawab SPBU tersebut, Ny. Risti, diduga lebih mementingkan penjualan BBM ke pengecer dibanding melayani kebutuhan masyarakat di SPBU.
Fakta ini mencuat setelah mobil tangki pengangkut BBM berkapasitas 10 ribu liter yang memasok SPBU Sanggaoen terlihat parkir berjam-jam di depan sebuah pangkalan BBM milik F, yang disebut sebagai suami Ny. Risti, pada Selasa (12/5/2026).
Pantauan warga menyebutkan, sejak pukul 18.00 WITA hingga sekitar pukul 22.00 WITA, mobil tangki tersebut melakukan pengisian BBM ke sejumlah drum dalam gudang pangkalan, bahkan juga ke satu unit truk dan lima mobil pikap yang seluruhnya membawa drum penampung Pertamax.
Masing-masing kendaraan disebut mengangkut BBM dalam jumlah bervariasi untuk disalurkan kembali ke sejumlah wilayah di Rote Ndao.
Ironisnya, di saat pengisian besar-besaran ke pengecer terjadi, masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Bahkan beberapa pengecer menjual Pertamax dengan harga mencapai Rp16 ribu hingga Rp20 ribu per liter.
Saat dikonfirmasi wartawan, Ny. Risti membenarkan bahwa dirinya merupakan penanggung jawab SPBU Sanggaoen dan pangkalan BBM tersebut milik suaminya.
“Iya itu suami saya punya minyak. Itu bukan subsidi, itu jenis Pertamax dan dia juga ada izin,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam satu kali pasokan, SPBU Sanggaoen menerima tiga jenis BBM, yakni Pertamax 25 kiloliter, Pertalite 30 kiloliter, dan Solar subsidi 20 kiloliter.
Namun pernyataan yang mengejutkan warga adalah ketika ia menyebut hanya 5 kiloliter Pertamax yang masuk ke SPBU, sementara 20 kiloliter lainnya dijual ke pengecer, termasuk ke pangkalan milik suaminya.
Pengakuan tersebut langsung memicu kemarahan warga.
Melki, warga Mokdale, mengaku geram karena masyarakat harus berkeliling Kota Ba’a hanya untuk mencari BBM, sementara distribusi justru diduga diarahkan ke pengecer demi keuntungan pribadi.
“Ternyata mafia BBM langka di Rote karena ini. Katong masyarakat cari BBM keliling satu kota, tapi penanggung jawab SPBU malah jadi pedagang. DPRD harus segera panggil mereka,” tegas Melki.
Kekecewaan serupa disampaikan Jhon, warga lainnya, yang meminta aparat kepolisian tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.
“Kami cari BBM susah sekali. SPBU baru buka dua hari sudah habis. Kalau pasokan malah dibagi ke pedagang begini jelas menyusahkan masyarakat. Polisi jangan jadi polisi tidur,” ujarnya.
Warga kini mendesak DPRD Rote Ndao, aparat kepolisian, dan pihak Pertamina segera turun tangan menyelidiki dugaan permainan distribusi BBM yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan BBM di daerah itu.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah kelangkaan BBM di Rote Ndao benar-benar karena keterbatasan stok, atau justru akibat dugaan praktik permainan distribusi oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi?***

NTT-Terkini com, ROTE NDAO – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao resmi menggandeng Bank NTT dalam pengelolaan pembayaran pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari langkah percepatan digitalisasi layanan publik.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, dan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, pada Selasa (10/2/2026).
Melalui kerja sama ini, seluruh proses pembayaran pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Rote Ndao akan dilakukan melalui sistem perbankan Bank NTT yang terintegrasi secara digital.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, tertib dan transparan, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada daerah.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Bank NTT merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui perbankan akan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin memudahkan masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan,” ujar Paulus Henuk.
Ia menambahkan, penggunaan sistem digital juga akan meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan daerah karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem perbankan.
Sementara itu, kerja sama ini juga menegaskan peran Bank NTT sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan dukungan sistem perbankan digital, masyarakat Rote Ndao nantinya diharapkan dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi dengan lebih mudah tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu.
Kolaborasi Pemkab Rote Ndao dan Bank NTT ini dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan dan berbasis teknologi di Nusa Tenggara Timur.***

NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Polemik terkait penutupan layanan rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Puskesmas Ndao kian memanas. Pernyataan saling bertolak belakang antara Bupati, Kepala Puskesmas, hingga Sekretaris Daerah memicu reaksi keras dari DPRD Rote Ndao.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menepis informasi tersebut. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada 1 Mei 2026, Bupati baru merespons pada 5 Mei 2026 dengan jawaban singkat: “Hoax”.
Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan pengakuan Kepala Puskesmas Ndao, Stanislaus Pon. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Rote Ndao, Selasa (5/5/2026), ia mengakui bahwa akun Facebook “Puskesmas Ndao” yang memuat pengumuman penutupan layanan tersebut merupakan akun resmi dan terverifikasi milik puskesmas.
Meski demikian, Stanislaus mengaku tidak mengetahui siapa yang mengunggah informasi tersebut karena akun itu dapat diakses oleh seluruh staf.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Rote Ndao, Jonas M. Selly, justru melontarkan ancaman terhadap pihak yang memposting informasi tersebut. Dalam pernyataannya di salah satu media lokal, ia menegaskan bahwa jika pemosting merupakan ASN, maka akan ditindak, sedangkan jika bukan ASN, akan dilaporkan ke pihak kepolisian.
Pernyataan Sekda tersebut menuai kritik tajam dari DPRD Rote Ndao. Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II, Meksi Mooy, sejumlah anggota dewan menilai pendekatan tersebut tidak menyelesaikan masalah.
Anggota DPRD, Mersianus Tite, menyoroti tekanan psikologis yang dialami tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Ndao. Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan, bukan justru menambah beban.
“Tekanan kerja mereka sangat tinggi. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan memperkeruh situasi,” tegasnya.
Senada, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Dering Feoh, menyayangkan pernyataan Sekda yang dinilai tidak bijak.
“Pernyataan itu bukan solusi, malah menambah masalah. Kalau sampai informasi itu keluar ke publik, berarti ada persoalan serius di lapangan yang harus segera ditangani,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II, Melkianus F. Haning, meminta pemerintah segera menambah tenaga kesehatan di Puskesmas Ndao, sekaligus memastikan ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi mereka.
“Kita tidak bisa hanya kirim tenaga tanpa memikirkan tempat tinggal mereka,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Zyiandri Daud, menyoroti lambatnya respons pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan terhadap surat resmi yang telah disampaikan pihak puskesmas terkait kekurangan tenaga kesehatan.
Tak hanya itu, Feky Machiel Boelan juga mendorong peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan di Pulau Ndao. Ia mengusulkan agar insentif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1 juta per bulan dapat dinaikkan menjadi Rp2 juta dalam perubahan APBD 2026.
“Ini daerah pulau terluar, sudah seharusnya tenaga kesehatan mendapat perhatian lebih,” ujarnya.
Hingga kini, polemik tersebut belum menemukan titik terang. DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Rote Ndao segera mengambil langkah konkret untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga kesehatan yang diduga menjadi akar masalah munculnya pengumuman penutupan layanan tersebut.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Nama jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao, Bobi Bintang Hasiholan Sigalingging, mendadak viral di media sosial setelah muncul postingan yang menuding dirinya sebagai “jaksa nakal” dan menyebut banyak aparatur sipil negara (ASN) menjadi korban.
Dalam unggahan yang beredar luas, bahkan terdapat nada ancaman yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT segera memeriksa yang bersangkutan.
“Pak Kejati NTT, tolong periksa jaksa ini. Sungguh nakal. Banyak ASN jadi korban di Rote Ndao. Kalau tidak bisa ditangani, kami yang akan selesaikan dia secepatnya,” demikian bunyi postingan tersebut.
Bantah Tegas Tudingan
Menanggapi hal itu, Bobi Sigalingging membantah keras seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menilai informasi yang beredar tidak berdasar dan berpotensi merusak reputasinya sebagai aparat penegak hukum.
“Saya tegaskan, tudingan itu tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.
Ia juga mengaku tidak mengetahui motif di balik penyebaran informasi tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal kejaksaan apabila diperlukan klarifikasi lebih lanjut.
Rekam Jejak Berprestasi
Di tengah isu yang beredar, Bobi justru diketahui baru saja menerima penghargaan atas kinerjanya sebagai jaksa. Hal ini menjadi kontras dengan tuduhan yang berkembang di media sosial.
Pihaknya berharap publik tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Minta Publik Bijak
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di media sosial, terutama yang menyangkut nama baik seseorang.
Pengamat menilai, tudingan tanpa bukti yang disertai ancaman dapat berimplikasi hukum dan memperkeruh situasi di tengah upaya penegakan hukum yang sedang berjalan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi NTT terkait viralnya postingan tersebut.***

NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ndao resmi ditutup untuk layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap sejak 1 Mei 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini langsung menuai sorotan keras dari DPRD Kabupaten Rote Ndao.
Penutupan layanan tersebut disebut disebabkan oleh minimnya tenaga medis dan paramedis. Dari total tenaga yang ada, hanya tersisa empat tenaga paramedis aktif, sementara satu lainnya tengah menjalani cuti hamil. Kondisi ini diperparah dengan adanya rangkap tugas, sehingga pelayanan tidak dapat berjalan optimal.
Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan layanan lanjutan diminta melakukan rujukan mandiri ke fasilitas kesehatan lain.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Denison Moy, menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan penutupan fasilitas layanan kesehatan, apalagi yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Fasilitas kesehatan harus tetap buka 24 jam. Tidak ada alasan apa pun untuk menutup layanan karena ini menyangkut nyawa orang,” tegasnya saat dihubungi, Jumat (1/5/2026).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mendesak Dinas Kesehatan segera mencari solusi konkret atas krisis tenaga medis di wilayah tersebut.
Menurutnya, persoalan kekurangan tenaga kesehatan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan layanan, melainkan harus diatasi dengan kebijakan strategis.
“Saya sudah koordinasi, katanya tenaga kesehatan enggan ditempatkan di Pulau Ndao. Tapi itu bukan alasan, harus ada solusi,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah kepulauan seperti Ndao, dengan dukungan anggaran dari APBD.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara di sektor kesehatan.
“Kalau ada tenaga kesehatan yang sudah dimutasi tapi tidak mau bertugas, harus ditindak sesuai aturan kepegawaian. Bukan malah menutup pelayanan kesehatan,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Puskesmas Ndao maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao belum berhasil dikonfirmasi terkait kebijakan penutupan layanan tersebut.
Penutupan ini memicu kekhawatiran masyarakat setempat, mengingat Puskesmas merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan yang aksesnya terbatas.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi lebih “keras” (angle kritik tajam) atau tambahkan lead investigatif supaya terasa lebih eksklusif.***