NTT-Terkini.com, Kupang – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan status Bank NTT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan kritis terkait potensi melemahnya kontrol pemerintah daerah dan risiko tata kelola.
Dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Kamis (8/4/2026), juru bicara fraksi, Astria Belandina Gaidaka, menegaskan bahwa transformasi ini tidak boleh sekadar perubahan administratif, melainkan harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh.
“Transformasi ini harus memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas, bukan membuka celah bagi kepentingan di luar kontrol daerah,” tegasnya.
Fraksi Demokrat menyoroti isu kepemilikan saham sebagai perhatian utama. Mereka menekankan porsi saham pemerintah daerah minimal 51 persen harus tetap dijaga agar arah kebijakan bank tidak bergeser dari kepentingan daerah.
Selain itu, belum adanya kejelasan pembagian saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan di masa depan. Bahkan, kebijakan penerbitan saham baru diminta diatur secara ketat agar tidak membuka ruang dominasi pihak luar.
Dari sisi permodalan, Demokrat mengingatkan agar rencana penguatan modal tidak melampaui kemampuan fiskal daerah. Mereka mendorong penyusunan peta jalan permodalan yang realistis, transparan, dan terukur guna menghindari beban baru bagi keuangan daerah.
Tak kalah penting, perubahan status ini harus diikuti penerapan prinsip good corporate governance. Fraksi Demokrat menilai pengawasan internal maupun eksternal masih perlu diperkuat, termasuk kewajiban penyampaian laporan kinerja secara berkala kepada DPRD dan publik.
Sorotan juga diberikan pada efisiensi operasional. Bank NTT dinilai masih menghadapi tantangan dalam menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal.
Di sisi lain, Bank NTT didorong untuk lebih aktif menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, peternakan, hingga pariwisata.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan potensi risiko dari kerja sama dengan mitra strategis yang belum diatur secara jelas. Mereka meminta setiap kerja sama dengan pihak luar harus melalui kajian komprehensif agar tidak merugikan kepentingan daerah.
Meski menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Fraksi Demokrat menegaskan seluruh catatan itu merupakan bagian dari sikap politik mereka, sekaligus peringatan agar pemerintah tetap waspada dalam mengawal transformasi Bank NTT menjadi Perseroda.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Transformasi besar terjadi pada Bank NTT yang kini resmi berstatus Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini diyakini menjadi titik balik dalam memperkuat ekonomi lokal di Nusa Tenggara Timur.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa perubahan status tersebut akan berdampak langsung pada arah pembiayaan bank yang kini difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan di NTT.
“Dengan menjadi Perseroda, seluruh pembiayaan dan pembangunan akan difokuskan untuk daerah NTT,” ujar Charlie usai rapat pandangan akhir fraksi di DPRD NTT, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, perbedaan mendasar antara Perseroda dan Perseroan Terbatas (PT) terletak pada ruang lingkup investasi. Jika sebelumnya Bank NTT memiliki fleksibilitas membiayai proyek di luar daerah seperti Papua, Sumatra, atau Kalimantan, kini fokus tersebut dipersempit untuk memperkuat identitas kedaerahan.
Tak hanya itu, struktur kepemilikan saham juga mengalami penegasan, di mana pemerintah daerah kini memegang porsi mayoritas sebesar 51 persen. Kondisi ini dinilai akan memperkuat peran bank sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di NTT.
“Fokus utamanya adalah membangun daerah, sementara dari sisi operasional tidak ada kendala,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut perubahan status ini sebagai langkah strategis dalam membenahi sistem ekonomi daerah.
Menurut Melki, transformasi menjadi Perseroda akan mendorong kinerja Bank NTT agar lebih adaptif, transparan, dan mampu menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.
“Kita ingin transformasi ini memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, terutama dari sisi regulasi. Penyesuaian tersebut akan terus dilakukan guna memastikan target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Seluruh fraksi di DPRD NTT sendiri telah menyatakan persetujuan terhadap perubahan status hukum Bank NTT menjadi Perseroda, dengan sejumlah catatan strategis untuk penguatan kinerja ke depan.
Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan Bank NTT, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di NTT.***

NTT-Terkini.com, Kupang — Polemik terkait proses rekrutmen pegawai Bank Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) kembali mencuat ke ruang publik. Manajemen baru Bank NTT menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi total tata kelola sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam proses penerimaan pegawai yang selama ini dinilai sarat praktik “titipan”.

Direktur Operasional dan SDM Bank NTT, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa ke depan proses rekrutmen pegawai akan dilakukan secara bersih, transparan, dan berbasis kompetensi, tanpa intervensi pihak mana pun.

“Manajemen baru berkomitmen penuh melakukan pembenahan menyeluruh. Rekrutmen pegawai Bank NTT ke depan tidak lagi berdasarkan titipan, tetapi murni pada kompetensi dan kebutuhan organisasi,” tegas Rahmat, Senin (15/12/2025).

Rahmat mengakui bahwa dalam perjalanan Bank NTT, terdapat persepsi publik terkait proses seleksi pegawai di masa lalu yang belum sepenuhnya transparan. Kritik tersebut, kata dia, justru dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan serius oleh direksi saat ini.

“Kami menghargai setiap kritik dan perhatian publik. Memang ada persepsi bahwa seleksi pegawai di masa lalu belum sepenuhnya transparan. Sebagai Direksi baru yang membidangi SDM, ini menjadi masukan penting untuk pembenahan ke depan,” ujarnya.

NTT-Terkini.com, Kupang – Anggota Komisi III DPRD NTT, Filmon Loasana, meminta Bank NTT untuk segera membuka kantor unit atau layanan perbankan khusus di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba, Kota Kupang. Usulan ini muncul untuk mempermudah nelayan dalam melakukan pembayaran retribusi sekaligus memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan dan pembiayaan usaha.

Permintaan tersebut disampaikan Filmon dalam rapat perdana Komisi III DPRD NTT bersama jajaran direksi dan komisaris Bank NTT yang baru dilantik, Senin (1/12/2025), di ruang Komisi III DPRD NTT.

Menurut Filmon, TPI Oeba merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di sektor perikanan di Kota Kupang, dengan transaksi dan mobilitas pelaku usaha yang berlangsung setiap hari.

“NELAYAN KITA BUTUH AKSES CEPAT DAN MUDAH, BAIK UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI MAUPUN MENDAPATKAN DUKUNGAN MODAL USAHA. KEHADIRAN BANK NTT DI LOKASI STRATEGIS SEPERTI TPI OEBA AKAN SANGAT MEMBANTU,”
— Filmon Loasana, Anggota Komisi III DPRD NTT

Ia menegaskan bahwa layanan Bank NTT di TPI Oeba tidak hanya mempermudah transaksi retribusi, tetapi juga membuka peluang bagi nelayan untuk mengakses berbagai produk perbankan seperti kredit usaha, tabungan, hingga edukasi literasi keuangan.

NTT-Terkini.com, Kupang  – Manajemen baru Bank NTT langsung tancap gas setelah resmi dilantik. Pada Senin, 1 Desember 2025, Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT menggelar rapat perdana bersama Komisi III DPRD Provinsi NTT untuk menyampaikan arah kebijakan, agenda prioritas, serta rencana bisnis bank daerah tersebut ke depan.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD NTT itu memfokuskan pembahasan pada tiga agenda utama, yakni:

1. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank NTT tahun berjalan dan strategi penguatan pada 2026.
2. Perkembangan kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank NTT dan Bank Jatim.
3. Target deviden untuk tahun anggaran mendatang sebagai bagian dari kontribusi pada pendapatan daerah.

Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan diambil manajemen baru dalam memperkuat kinerja bank. Salah satu fokus utama, kata Charlie, adalah penanganan kredit bermasalah (NPL) yang selama ini menjadi pekerjaan besar Bank NTT.

“Kami berkomitmen melakukan pembenahan internal secara terukur dan memperbaiki kualitas portofolio kredit. Penguatan tata kelola dan mitigasi risiko akan menjadi prioritas utama,” tegas Charlie.

Selain itu, manajemen baru juga menegaskan pentingnya percepatan kerja sama KUB dengan Bank Jatim sebagai upaya memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan layanan.

NTT-Terkini.com, Kupang — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan sikap kritis dan tegas terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dalam sidang paripurna pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, Kamis (13/11/2025).

Enam ranperda tersebut mencakup reformasi birokrasi, penambahan penyertaan modal daerah untuk tiga BUMD — PT Flobamor, PT Jamkrida NTT, dan PT Kawasan Industri Bolok — serta perubahan status hukum dua BUMD menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

Dalam pemandangan umum fraksi, juru bicara Fraksi Demokrat Winston Neil Rondo menegaskan bahwa setiap kebijakan harus menjamin akuntabilitas, transparansi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Reformasi Birokrasi Dinilai Belum Menjawab Masalah Utama

Ranperda pertama tentang perubahan Perda Susunan Perangkat Daerah mendapat catatan tajam dari Demokrat. Meski mendukung upaya restrukturisasi birokrasi, Demokrat menilai persoalan klasik masih menghambat kinerja pemerintah—mulai dari tumpang tindih tupoksi, ego sektoral, hingga beban belanja pegawai yang terus meningkat.

“Reformasi birokrasi bukan sekadar ganti nama OPD. Harus ada analisis beban kerja yang jelas, digitalisasi layanan, dan evaluasi berkala. Perubahan struktur jangan jadi beban fiskal baru,” tegas Winston.

Flobamor: Modal Besar, Kinerja Dipertanyakan

Ranperda penyertaan modal untuk PT Flobamor kembali menjadi sorotan. Meski dikelola sebagai BUMD andalan, Fraksi Demokrat menilai kontribusi Flobamor terhadap PAD masih minim.