NTT-Terkini.com, Kupang – Bank NTT memutuskan membagikan dividen sebesar sekitar Rp151 miliar kepada seluruh pemegang saham pada tahun ini. Nilai tersebut dipastikan tetap sama seperti tahun sebelumnya meski kondisi ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan keputusan mempertahankan pembagian dividen dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang saat ini masih membutuhkan dukungan ekonomi.
“Kadang kita juga harus menolong masyarakat yang sedang susah. Kalau margin keuntungan sedikit lebih kecil tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu membebani masyarakat,” ujar Charlie.
Menurutnya, dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing, termasuk pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur sebagai pemegang saham utama.
Charlie mengakui pencapaian laba Bank NTT tahun lalu memang masih berada di bawah target. Namun kondisi keuangan bank daerah tersebut tetap dinilai aman karena memiliki cadangan modal yang cukup besar.
“Kami masih punya cadangan modal sekitar Rp449 miliar. Itu yang membuat kondisi Bank NTT tetap kuat,” jelasnya.
Selain membahas dividen, Charlie juga menyinggung kesiapan Bank NTT kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah sempat terhenti sejak 2019.
Menurut dia, seluruh persiapan teknis dan administrasi kini hampir rampung dan tinggal menunggu koneksi sistem dengan Kementerian Keuangan.
“Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa jalan kembali,” katanya.
Bank NTT, lanjut Charlie, kini lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit agar pengalaman buruk akibat tingginya kredit macet tidak kembali terulang.
“Kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Karena itu sistem penyaluran kredit sekarang diperbaiki supaya lebih sehat,” ujarnya.
Charlie menegaskan KUR Bank NTT nantinya diprioritaskan bagi usaha-usaha produktif seperti pertanian, peternakan, produksi pangan, hingga pelaku usaha mikro kecil di daerah.
“Yang penting usahanya benar-benar produktif, bukan untuk konsumsi,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya pernah memiliki riwayat kredit bermasalah untuk tetap mendapatkan pembiayaan, selama kondisi usaha mereka sudah membaik dan dinilai layak.
“Kalau dulu bermasalah tapi sekarang usahanya sudah bagus, tentu tetap bisa menjadi pertimbangan,” pungkasnya.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Bank NTT menyiapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar untuk mendukung pelaku usaha kecil, sektor pertanian, peternakan, hingga pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan pihaknya kini sedang menuntaskan koneksi sistem dengan Kementerian Keuangan sebelum penyaluran KUR kembali berjalan penuh.
“Kami sudah siap. Tinggal koneksi dengan Kementerian Keuangan saja. Mudah-mudahan akhir bulan ini semuanya sudah jalan,” ujar Charlie usai RUPS Bank NTT.
Menurut Charlie, Bank NTT sempat menghentikan sementara penyaluran KUR sejak 2019 akibat tingginya kredit macet. Karena itu, kali ini Bank NTT melakukan pembenahan sistem agar penyaluran kredit lebih sehat dan tepat sasaran.
“Kami belajar dari pengalaman pahit sebelumnya. Sekarang sistemnya kami atur lebih baik supaya kredit macet bisa ditekan,” katanya.
Charlie menegaskan KUR Bank NTT akan difokuskan bagi usaha-usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Sektor yang menjadi prioritas antara lain usaha mikro kecil, pertanian, peternakan, produksi telur, hingga usaha masyarakat yang mendukung program ketahanan pangan.
“Pokoknya harus usaha produktif. Tidak boleh dipakai untuk konsumsi,” tegasnya.
Dari total plafon Rp350 miliar tersebut, Rp50 miliar disiapkan khusus untuk pekerja migran asal NTT yang ingin mengembangkan usaha.
Selain itu, Bank NTT juga membuka peluang pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan.
Charlie menjelaskan, penilaian kredit tetap dilakukan secara selektif. Namun pihaknya tidak langsung menolak masyarakat yang pernah memiliki riwayat kredit bermasalah.
“Kalau dulu usahanya bermasalah tetapi sekarang sudah membaik dan usahanya jelas, itu tetap bisa menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Charlie juga menyampaikan bahwa pembagian dividen Bank NTT tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp151 miliar yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing.
Meski target laba tahun lalu belum sepenuhnya tercapai, Charlie memastikan kondisi keuangan Bank NTT masih cukup kuat karena ditopang cadangan modal yang mencapai Rp449 miliar.
“Kita masih punya cadangan modal yang cukup besar sehingga kondisi Bank NTT tetap aman,” katanya.
Bank NTT optimistis penyaluran KUR tahun ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi di NTT.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Bank NTT menegaskan komitmennya menjaga kendali daerah sekaligus memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi lokal melalui perubahan status menjadi Perseroda.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, dalam diskusi bersama media mengungkapkan bahwa perubahan status ini membawa dua misi utama yang strategis bagi masa depan bank daerah tersebut.
Misi pertama adalah memastikan kepemilikan saham mayoritas tetap berada di tangan pemerintah daerah. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan arah kebijakan perusahaan.
“Dengan ketentuan 51 persen harus di bawah pemerintah daerah, tujuannya agar perusahaan ini jangan sampai jatuh ke tangan pihak lain saat terjadi divestasi,” jelas Charlie.
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk antisipasi agar Bank NTT tetap menjadi milik masyarakat Nusa Tenggara Timur dan tidak kehilangan kendali di masa depan.
Sementara itu, misi kedua adalah mempertegas fokus bisnis pada pembangunan ekonomi daerah. Sebagai Perseroda, Bank NTT ingin memperkuat identitasnya sebagai bank pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat lokal.
“Kita akan lebih memperhatikan bahwa uangnya orang NTT dipakai untuk membangun ekonomi NTT. Jangan sampai uang orang NTT membiayai pabrik di luar daerah, itu tidak benar,” tegasnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, Bank NTT diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor usaha kecil, menengah, dan berbagai potensi lokal.
Perubahan status ini juga menjadi penegasan bahwa keberadaan Bank NTT bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

NTT-Terkini.com, Kupang – Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT resmi bertransformasi dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan status hukum ini ditegaskan tidak akan mengganggu operasional maupun tata kelola perusahaan yang selama ini berjalan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah strategis ini justru diproyeksikan memperkuat peran Bank NTT sebagai motor penggerak ekonomi lokal di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Kendali Tetap di Tangan Daerah
Dalam diskusi bersama media, perwakilan Bank NTT menjelaskan bahwa perubahan menjadi Perseroda memiliki tujuan utama menjaga kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan pemerintah daerah.
“Dengan ketentuan minimal 51 persen saham dimiliki pemerintah daerah, ini untuk memastikan Bank NTT tidak jatuh ke pihak lain saat terjadi divestasi,” ujarnya.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan arah kebijakan bank agar tetap berpihak pada kepentingan pembangunan daerah.
Fokus Bangun Ekonomi Lokal
Selain menjaga kepemilikan, transformasi ini juga menegaskan orientasi bisnis Bank NTT yang kini lebih terfokus pada penguatan ekonomi lokal.
Sebagai Perseroda, Bank NTT diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan daerah.
“Uang masyarakat NTT harus kembali untuk membangun NTT. Jangan sampai dana dari daerah justru dipakai membiayai proyek di luar,” tegasnya.
Pendekatan ini menjadi penegasan komitmen bahwa perputaran ekonomi akan diprioritaskan di dalam daerah, terutama untuk sektor produktif.
Siap Salurkan KUR Rp350 Miliar
Bank NTT juga memastikan kesiapannya dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat pusat.
Total plafon KUR yang diterima mencapai Rp350 miliar, dengan rincian:
Rp50 miliar untuk pekerja migran
Rp300 miliar untuk sektor ekonomi umum
Penyaluran KUR ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM serta membuka lapangan kerja baru di NTT.
Soroti Nasib PPPK
Di sisi lain, Bank NTT turut menyoroti kondisi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tengah menghadapi ketidakpastian kontrak.
Pihak bank mengaku prihatin karena banyak PPPK yang memiliki kewajiban kredit. Jika tidak ditangani serius, kondisi ini berpotensi memicu kredit macet secara massal.
Bank NTT pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keberlanjutan kontrak PPPK, demi menjaga stabilitas ekonomi para pegawai sekaligus kesehatan perbankan.
Laba Menurun, Dividen Tetap Dibagikan
Terkait kinerja keuangan, Bank NTT mengakui adanya penurunan laba pada tahun lalu, yang dipicu meningkatnya angka kredit bermasalah.
Meski demikian, bank memastikan tetap akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.
Besaran laba dan dividen secara resmi akan diumumkan setelah laporan keuangan dipublikasikan.
Transformasi menjadi Perseroda menjadi babak baru bagi Bank NTT untuk tampil lebih kuat sebagai bank daerah yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) tidak akan membawa perubahan besar dalam operasional bisnis perbankan, namun lebih menekankan pada identitas serta tanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Charlie Paulus dalam Rapat Paripurna DPRD NTT terkait pembahasan perubahan bentuk badan hukum BUMD menjadi Perseroda.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan ketentuan pemerintah yang mendorong BUMD bertransformasi menjadi Perseroda sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru mengenai perusahaan milik daerah.
“Secara esensi sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Tujuannya lebih kepada menunjukkan identitas bahwa perusahaan ini adalah milik daerah,” kata Charlie.
Ia menjelaskan, perubahan status tersebut juga menegaskan bahwa Bank NTT tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Jika hanya berbentuk perseroan terbatas (PT) biasa, lanjutnya, perusahaan cenderung fokus pada bisnis dan keuntungan. Namun dengan status Perseroda, Bank NTT diharapkan turut berperan dalam pengembangan ekonomi daerah.
“Bank NTT tidak boleh hanya memikirkan bisnis dan keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan pengembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Charlie menambahkan, dari sisi tata kelola (governance), pengaturan terhadap bank sebenarnya sudah sangat ketat karena berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Struktur pengawasan di dalam perusahaan pun sudah lengkap, mulai dari komisaris hingga berbagai komite.
“Di dalam struktur PT sebenarnya sudah ada komisaris, komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi serta nominasi. Itu sudah dirancang sangat baik oleh OJK,” jelasnya.
Namun dengan perubahan menjadi Perseroda, kemungkinan akan ada tambahan mekanisme pengawasan seperti dewan pengawas untuk memperkuat kontrol terhadap perusahaan.
Selain itu, percepatan perubahan status ini juga diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Bank NTT.
“Kalau pemerintah daerah mau menyetor modal, aturannya perusahaan harus sudah menjadi Perseroda. Kalau tidak, penyertaan modal tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, Bank NTT juga akan melakukan penyesuaian administratif, termasuk perubahan akta perusahaan serta penyesuaian nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda).
Meski demikian, Charlie menegaskan bahwa secara substansi Bank NTT tetap beroperasi sebagai perseroan terbatas, hanya ditambahkan identitas Perseroda sebagai penanda bahwa perusahaan tersebut milik daerah dan memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.
“Intinya ini memberi sinyal bahwa perusahaan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga harus memikirkan pengembangan daerah,” pungkasnya.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan nama dan status PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT menjadi Perseroda dalam Rapat Paripurna DPRD NTT.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap regulasi terbaru terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengharuskan bentuk badan hukum menjadi Perseroda.
“Secara esensi sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Ini lebih pada penegasan identitas bahwa perusahaan ini milik daerah,” ujar Charlie dalam rapat paripurna.
Menurutnya, perubahan menjadi Perseroda memiliki dua dimensi utama. Pertama, mempertegas identitas perusahaan sebagai milik pemerintah daerah. Kedua, memperkuat tanggung jawab perusahaan agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi daerah.
“Kalau PT murni, orientasinya bisnis dan keuntungan. Tapi sebagai Perseroda, bank ini tidak boleh hanya berpikir profit, harus ikut memikirkan pengembangan ekonomi daerah,” tegasnya.
Charlie menambahkan, dari sisi tata kelola (governance), Bank NTT saat ini sudah berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan struktur komisaris serta komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi yang telah berjalan.
Namun, dengan perubahan menjadi Perseroda, dimungkinkan adanya tambahan unsur pengawasan seperti dewan pengawas, sehingga kontrol terhadap perusahaan menjadi lebih kuat.
Alasan lain percepatan perubahan status ini adalah terkait kebutuhan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Charlie mengungkapkan, sesuai ketentuan yang berlaku, penyertaan modal oleh Pemda hanya dapat dilakukan jika BUMD telah berbentuk Perseroda.
“Kalau belum menjadi Perseroda, pemerintah daerah tidak bisa setor modal. Itu sebabnya perubahan ini harus segera dilakukan,” jelasnya.
Secara administratif, perubahan ini nantinya akan diikuti penyesuaian akta, perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda), serta pembaruan dokumen dan identitas perusahaan lainnya.
Meski demikian, Charlie menegaskan bahwa secara operasional dan struktur dasar sebagai perseroan terbatas (PT) tetap berjalan seperti biasa. Penambahan status “Perseroda” lebih sebagai penegasan fungsi dan tanggung jawab sosial-ekonomi perusahaan terhadap daerah.
“Intinya bukan sekadar bisnis, tetapi juga memikirkan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah NTT,” pungkasnya.***

NTT-Terkini.com, KUPANG – Bank NTT menargetkan laba bersih sebesar Rp43,6 miliar pada tahun buku 2026. Target tersebut disampaikan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, kepada wartawan di Kupang usai rapat bersama Komisi III DPRD NTT, Rabu (21/1/2026).
Charlie menyampaikan optimisme manajemen bahwa kinerja Bank NTT pada tahun 2026 akan semakin membaik. Hal ini didukung oleh struktur manajemen yang lebih stabil serta percepatan penyaluran kredit sejak awal tahun.
Dengan perbaikan tersebut, potensi dividen Bank NTT diproyeksikan meningkat hingga mencapai sekitar Rp43,6 miliar.
“Kami berharap 2026 menjadi tahun yang lebih sehat dan produktif. Tapi semua tetap bergantung pada disiplin pengelolaan pendapatan dan biaya,” ujar Charlie.
Ia menegaskan, Bank NTT berkomitmen memperkuat fondasi keuangan dan tata kelola perusahaan sebagai langkah strategis menuju kinerja yang sehat dan berkelanjutan. Manajemen saat ini memilih jalur kehati-hatian dan transparansi dalam menghadapi berbagai tantangan yang diwarisi dari periode sebelumnya.
Menurutnya, penataan internal menjadi langkah penting agar bank daerah mampu tumbuh secara stabil sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
“Bank yang sehat harus berani jujur pada neraca keuangannya. Kami ingin memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga ke depan Bank NTT berdiri di atas fondasi yang kuat,” tegasnya.***

NTT-Terkini.com, Kupang — Sosok Charlie Paulus resmi dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) Bank NTT pada Kamis, 13 November 2025, membawa misi baru yang berani: memprioritaskan pembiayaan bagi pengusaha perempuan atau womanpreneur.

Charlie menilai, Nusa Tenggara Timur bukan sekadar daerah pariwisata—tetapi etalase ekonomi kreatif yang banyak digerakkan oleh perempuan.

“Kami akan betul-betul fokus membiayai pengusaha wanita. Karena kita ini daerah pariwisata, dan industri pariwisatanya banyak dikerjakan perempuan—mulai dari kuliner, kerajinan, hingga tenun,” tegas Charlie, saat ditemui di Kantor Gubernur NTT, Rabu (12/11/2025).

Sebelum dilantik, Charlie yang juga mantan menyampaikan keyakinan berbasis data dan pengalaman perbankan, bahwa kredit yang dikelola perempuan cenderung lebih sehat. Bahkan, tingkat kredit macetnya lebih rendah dibanding laki-laki.

“Sejauh ini belum ada bank di Indonesia yang berpikir khusus untuk pengusaha wanita, dan kami akan memulainya dari NTT,” lanjutnya.

Roadshow ke 22 Kabupaten, Kumpulkan Komunitas Womanpreneur

Tak hanya wacana, Charlie langsung menyiapkan langkah taktis. Setelah seremoni pelantikan, ia berencana melakukan roadshow ke semua kantor cabang Bank NTT di setiap kabupaten/kota.

“Saya akan keliling setiap kabupaten. Semua wanita pengusaha akan kami kumpulkan. Kami ingin mendengar langsung kebutuhan mereka di lapangan,” katanya penuh semangat.

Ambisi Laba Rp260 Miliar, Jadi Bank Pendorong Ekonomi Daerah

Di bawah kepemimpinannya, Charlie juga mematok target kinerja agresif. Ia menargetkan laba Bank NTT tahun 2026 mencapai Rp260 miliar—melonjak dari laba triwulan II 2025 yang tercatat Rp89,44 miliar.

“Tahun depan, saya mengharapkan laba sekitar Rp260 miliaran. Kita siap bekerja untuk NTT,” ujarnya optimistis.

Dorongan bagi produk UMKM lokal juga sejalan dengan dukungan kebijakan nasional, termasuk percepatan sertifikasi produk NTT oleh dan sertifikasi halal—yang sebelumnya mendapat dukungan dalam RUPS Luar Biasa (RUPS LB) selaku pemegang saham pengendali.