NTT-Terkini.com, Kupang — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT yang berlangsung hingga Minggu malam menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk langkah transformasi PT Bank NTT menjadi Perseroda sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengatakan pembahasan dalam forum tersebut berlangsung intensif dan konstruktif sejak siang hingga malam hari. Para pemegang saham yang terdiri dari kepala daerah se-NTT bersama Bank Jatim sebagai salah satu pemegang saham, mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Bank NTT sepanjang tahun buku 2025.
“Kami mengecek satu per satu parameter Bank NTT, mulai dari aset, pengembangan bisnis, hingga kinerja keuangan. Diskusinya sangat terbuka sehingga semua kepala daerah semakin memahami kondisi internal perbankan ini,” ujar Melki.
Dalam RUPS Tahunan tersebut, para pemegang saham menerima laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris Bank NTT. Selain itu, dividen diputuskan tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Melki menegaskan, Bank NTT ke depan harus semakin kuat mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di NTT.
“Direksi dan komisaris harus bersama-sama mendukung program prioritas daerah. Minimal ada dukungan nyata terhadap program provinsi dan masing-masing kabupaten/kota,” katanya.
Sementara dalam RUPS Luar Biasa, pemegang saham menyepakati penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank NTT sesuai rekomendasi OJK. Struktur kepengurusan juga mengalami perubahan, dari sebelumnya tujuh direksi dan lima komisaris menjadi lima direksi dan tiga komisaris.
RUPS juga menyetujui pengangkatan pejabat baru Direktur Kepatuhan Bank NTT. Posisi tersebut akan diisi oleh Revino dari Bank Jatim yang telah dinyatakan lolos uji OJK. Revino disebut memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia perbankan, khususnya di Bank Jatim.
“Beliau bukan pemain baru karena sudah berkecimpung sekitar 30 tahun di perbankan,” ujar Melki.
Selain itu, para pemegang saham juga sepakat mengusulkan Rita sebagai calon Komisaris Independen untuk melengkapi struktur pengawasan Bank NTT.
Dalam forum tersebut, sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen penambahan modal. Pemerintah Provinsi NTT menambah penyertaan modal sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Malaka Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor Rp3 miliar. RUPS juga menyetujui skema inbreng atau penyertaan modal dalam bentuk aset seperti tanah guna mendukung pengembangan Bank NTT.
Melki optimistis berbagai keputusan dalam RUPS ini akan memperkuat transformasi dan pertumbuhan Bank NTT ke depan.
“Kami semua kepala daerah berkomitmen bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Melki juga mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan Bank NTT, termasuk alokasi khusus sebesar Rp50 miliar bagi pekerja migran asal NTT.
“Teman-teman pekerja migran silakan berkomunikasi dengan Bank NTT. Ada KUR Rp50 miliar yang disiapkan. Masyarakat yang punya usaha produktif juga silakan memanfaatkan fasilitas ini,” pungkasnya.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT yang berlangsung hingga malam hari menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk pergantian Direktur Kepatuhan Bank NTT.
Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 14.00 Wita hingga hampir pukul 19.00 Wita itu, para pemegang saham menyepakati pemberhentian Direktur Kepatuhan sebelumnya, Chris Aode, dan menunjuk Revi dari Bank Jatim sebagai penggantinya.
Keputusan tersebut diambil setelah adanya rekomendasi dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Setelah menerima surat dari OJK bahwa Ibu Rvi dari Bank Jatim telah dinyatakan lolos, maka dalam RUPS Luar Biasa tadi disetujui menjadi Direktur Kepatuhan Bank NTT,” ungkap Gubernur NTT, Melki Laka Lena usai RUPS.
Revi disebut memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan. Selama kurang lebih 30 tahun, ia berkarier di Bank Jatim dan dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat tata kelola serta kepatuhan di tubuh Bank NTT.
Rencananya, pelantikan Direktur Kepatuhan yang baru akan dilakukan pada Selasa mendatang pukul 14.30 Wita.
Selain pergantian pejabat strategis, RUPS juga menyepakati penyesuaian struktur organisasi Bank NTT sesuai rekomendasi OJK. Jumlah direksi yang sebelumnya direncanakan tujuh orang dikembalikan menjadi lima direksi, sedangkan komisaris menjadi tiga orang.
RUPS Tahunan juga menerima laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris serta menetapkan pembagian dividen tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Para kepala daerah sebagai pemegang saham menekankan agar Bank NTT semakin aktif mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.
“Bank NTT harus hadir mendukung program strategis daerah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar salah satu kepala daerah peserta RUPS.
Dalam forum tersebut, para pemegang saham juga menyepakati penambahan penyertaan modal dari sejumlah daerah, di antaranya Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Malaka Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor Rp3 miliar.
Tak hanya itu, Bank NTT juga terus memperkuat dukungan pembiayaan bagi masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini mencapai Rp350 miliar. Dari jumlah itu, Rp50 miliar dialokasikan khusus bagi pekerja migran asal NTT.
RUPS yang berlangsung penuh diskusi itu dinilai memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para kepala daerah terkait kondisi internal dan arah pengembangan bisnis Bank NTT ke depan.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT berlangsung marathon hingga hampir pukul 19.00 Wita. Dalam rapat yang diikuti seluruh kepala daerah pemegang saham bersama pihak Bank Jatim itu, sejumlah keputusan strategis berhasil disepakati untuk memperkuat kinerja dan transformasi Bank NTT ke depan.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena bersama para pemegang saham menyebut jalannya rapat berlangsung konstruktif dengan pembahasan yang mendalam terkait kondisi internal perbankan, mulai dari pengembangan aset, bisnis, hingga strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Diskusinya sangat bagus. Kami mengecek satu per satu parameter Bank NTT, baik dari sisi aset, pengembangan bisnis, hingga strategi ke depan. Kepala daerah jadi semakin memahami isi perut perbankan,” ungkapnya usai RUPS.
Dalam RUPS Tahunan, para pemegang saham menerima laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris Bank NTT. Selain itu, pembagian dividen diputuskan tetap sama seperti tahun sebelumnya.
RUPS juga menekankan pentingnya peran Bank NTT dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di NTT.
“Direksi dan komisaris harus mendukung program prioritas pemerintah daerah. Minimal ada satu program strategis di tiap kabupaten/kota yang didukung Bank NTT,” tegasnya.
Sementara dalam RUPS Luar Biasa, para pemegang saham menyepakati penyesuaian struktur organisasi sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah direksi yang sebelumnya direncanakan tujuh orang dikembalikan menjadi lima direksi, sedangkan komisaris menjadi tiga orang.
Salah satu keputusan penting lainnya adalah penetapan pejabat Direktur Kepatuhan Bank NTT. Posisi tersebut kini dipercayakan kepada figur dari Bank Jatim yang telah dinyatakan lolos uji OJK.
“Beliau memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di dunia perbankan dan berasal dari Bank Jatim. Rencananya akan dilantik pada Selasa pukul 14.30 Wita,” jelasnya.
Selain itu, pemegang saham juga menyepakati pengusulan Rita sebagai calon Komisaris Independen untuk melengkapi struktur kepengurusan Bank NTT.
Dalam rapat tersebut, juga disepakati penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTT menambah penyertaan modal sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Malaka Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor Rp3 miliar.
Tak hanya dalam bentuk uang tunai, RUPS juga membuka peluang penyertaan modal dalam bentuk aset seperti tanah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Bank NTT.
Pihak pemegang saham optimistis berbagai keputusan strategis tersebut akan membawa Bank NTT menjadi lebih kuat dan kompetitif.
“Kami semua kepala daerah berkomitmen membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi bagi pelayanan masyarakat di berbagai bidang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diajak memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTT yang kini mencapai Rp350 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp50 miliar dialokasikan khusus bagi pekerja migran asal NTT.
“Teman-teman pekerja migran silakan berkomunikasi dengan Bank NTT. Ada KUR Rp50 miliar yang disiapkan. Pelaku usaha produktif yang selama ini sulit mengakses perbankan juga silakan memanfaatkan fasilitas ini,” katanya.***

NTT-Terkini.com, Ende – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Bank NTT bukan sekadar lembaga penyimpanan uang, melainkan “urat nadi” pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT.
Hal itu disampaikan Melki dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT yang berlangsung di Ende, Kamis (15/5/2026), bersama para kepala daerah, pemegang saham, dan jajaran manajemen Bank NTT.
Menurut Melki, forum RUPS bukan hanya membahas soal angka, dividen, maupun laporan tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk menentukan arah masa depan ekonomi daerah.
“Bank itu bukan cuma tempat simpan uang. Di NTT, Bank NTT adalah urat nadi banyak mimpi kecil yang sedang tumbuh jadi besar,” ujar Melki.
Ia menekankan, Bank NTT harus terus bertumbuh menjadi bank daerah yang kuat, sehat, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.
“Yang kami bicarakan hari ini bukan sekadar keuntungan perusahaan, tetapi bagaimana Bank NTT bisa bertumbuh bersama rakyatnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Melki juga memberi pesan khusus kepada Direktur Kepatuhan Bank NTT yang baru dilantik agar menjaga integritas lembaga perbankan daerah tersebut.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan aset paling mahal bagi sebuah bank dan tidak bisa ditukar dengan apa pun.
“Kepercayaan itu mahal. Dan integritas tidak bisa dinegosiasi,” katanya.
Ia berharap Direktur Kepatuhan mampu menjadi benteng utama yang memastikan seluruh tata kelola dan operasional Bank NTT berjalan sesuai aturan dan tetap berada di jalur yang benar.
Melki optimistis, dengan penguatan tata kelola, pelayanan, serta komitmen menjaga integritas, Bank NTT dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra strategis masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
“NTT butuh bank daerah yang bukan hanya untung, tapi juga hadir dan bertumbuh bersama rakyatnya,” pungkasnya.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Transformasi besar terjadi pada Bank NTT yang kini resmi berstatus Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini diyakini menjadi titik balik dalam memperkuat ekonomi lokal di Nusa Tenggara Timur.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa perubahan status tersebut akan berdampak langsung pada arah pembiayaan bank yang kini difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan di NTT.
“Dengan menjadi Perseroda, seluruh pembiayaan dan pembangunan akan difokuskan untuk daerah NTT,” ujar Charlie usai rapat pandangan akhir fraksi di DPRD NTT, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, perbedaan mendasar antara Perseroda dan Perseroan Terbatas (PT) terletak pada ruang lingkup investasi. Jika sebelumnya Bank NTT memiliki fleksibilitas membiayai proyek di luar daerah seperti Papua, Sumatra, atau Kalimantan, kini fokus tersebut dipersempit untuk memperkuat identitas kedaerahan.
Tak hanya itu, struktur kepemilikan saham juga mengalami penegasan, di mana pemerintah daerah kini memegang porsi mayoritas sebesar 51 persen. Kondisi ini dinilai akan memperkuat peran bank sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di NTT.
“Fokus utamanya adalah membangun daerah, sementara dari sisi operasional tidak ada kendala,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut perubahan status ini sebagai langkah strategis dalam membenahi sistem ekonomi daerah.
Menurut Melki, transformasi menjadi Perseroda akan mendorong kinerja Bank NTT agar lebih adaptif, transparan, dan mampu menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.
“Kita ingin transformasi ini memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, terutama dari sisi regulasi. Penyesuaian tersebut akan terus dilakukan guna memastikan target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Seluruh fraksi di DPRD NTT sendiri telah menyatakan persetujuan terhadap perubahan status hukum Bank NTT menjadi Perseroda, dengan sejumlah catatan strategis untuk penguatan kinerja ke depan.
Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan Bank NTT, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di NTT.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTT.
Hal tersebut disampaikan Melki saat menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker dalam diskusi publik memperingati Hari Pers Nasional 2026 dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-80, yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (21/2).
Diskusi yang mengangkat tema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT melalui Kredit Usaha Rakyat” itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yan J.H. Simarmata, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah NTT Charlie Paulus, serta pengamat ekonomi regional James Adam.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emelia J. Nomleni, jajaran Forkopimda NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambros Kodho, mahasiswa, pelaku UMKM, serta insan pers.
Dalam paparannya, Melki menekankan bahwa pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan plafon KUR apabila daerah mampu menyerap alokasi yang telah diberikan.
“Kalau KUR yang sudah diberikan melalui perbankan itu habis dan memang dibutuhkan tambahan, pemerintah pusat siap menambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujar Melki.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat membantu mengusulkan calon penerima KUR yang mengalami kendala akses perbankan. Namun demikian, seluruh proses tetap harus melalui mekanisme analisis kredit oleh pihak bank.
Menurut Melki, potensi penyaluran KUR di NTT pada tahun ini bisa menembus lebih dari Rp3 triliun apabila seluruh lembaga perbankan di daerah bergerak optimal.
Selain itu, Gubernur juga memetakan empat persoalan utama yang masih dihadapi UMKM di NTT, yaitu keterbatasan akses modal, minimnya pendampingan usaha, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan akses pasar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong pemanfaatan NTT Mart sebagai etalase produk lokal. Saat ini, jaringan NTT Mart telah tersebar di 22 kabupaten/kota di wilayah NTT guna memperluas akses pasar bagi produk UMKM.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa program KUR merupakan kredit usaha produktif, bukan bantuan hibah.
“Ini kredit yang harus dikembalikan. Karena itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan usaha,” tegasnya.

NTT-Terkini.com, Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bank NTT menyiapkan langkah strategis dan sistemik untuk memutus mata rantai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini membayangi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.

Salah satu upaya konkret yang ditempuh adalah peluncuran skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI, yang dirancang untuk membiayai proses keberangkatan calon pekerja migran secara legal, aman, dan terencana.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, persoalan klasik yang kerap menjerumuskan PMI asal NTT ke dalam praktik perdagangan orang berakar pada keterbatasan biaya keberangkatan.

Tekanan ekonomi keluarga membuat banyak calon PMI terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi, yang kemudian membuka ruang eksploitasi oleh jaringan mafia TPPO.

“Selama ini mau berangkat kerja saja butuh biaya. Karena tidak mampu, banyak anak-anak NTT terpaksa berutang ke rentenir dan akhirnya masuk dalam jebakan mafia TPPO. Skema KUR PMI ini kami siapkan agar mereka tidak lagi terperangkap,” tegas Gubernur Melki.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Melki usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank NTT dan PT AP Bali Konsultan Bisnis yang berlangsung di Kupang, Senin (19/1/2026).

NTT-Terkini.com, Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat perlindungan dan kepastian bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu langkah konkret ditunjukkan melalui kerja sama Bank NTT dan LPK Musubu dalam menghadirkan skema pembiayaan aman, legal, dan berbunga rendah bagi calon pekerja migran.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pembiayaan ini digunakan untuk menutup seluruh biaya persiapan hingga keberangkatan bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI, seluruh biaya persiapan ditanggung penuh oleh Bank NTT, sementara pengembalian kredit dilakukan setelah pekerja migran resmi ditempatkan di negara tujuan.

“Skema ini sangat membantu dan memutus mata rantai ketergantungan pada rentenir. Negara hadir memastikan pembiayaan yang aman, legal, dan tidak memberatkan pekerja migran,” tegas Gubernur Melki.

Program pembiayaan ini menggunakan Skema Kredit Pekerja Migran dengan plafon antara Rp75 juta hingga Rp100 juta, masa angsuran maksimal satu tahun, serta dilengkapi perlindungan asuransi kredit sesuai ketentuan Bank NTT.

Dalam implementasinya, LPK Musubu berperan penting melalui pemberian rekomendasi peserta, pendampingan, serta pemantauan pembayaran kredit guna meminimalkan risiko pembiayaan. Kerja sama ini juga memastikan bahwa seluruh proses penempatan pekerja migran dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab.