NTT-Terkini.com, Kupang — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT yang berlangsung hingga Minggu malam menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk langkah transformasi PT Bank NTT menjadi Perseroda sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengatakan pembahasan dalam forum tersebut berlangsung intensif dan konstruktif sejak siang hingga malam hari. Para pemegang saham yang terdiri dari kepala daerah se-NTT bersama Bank Jatim sebagai salah satu pemegang saham, mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Bank NTT sepanjang tahun buku 2025.
“Kami mengecek satu per satu parameter Bank NTT, mulai dari aset, pengembangan bisnis, hingga kinerja keuangan. Diskusinya sangat terbuka sehingga semua kepala daerah semakin memahami kondisi internal perbankan ini,” ujar Melki.
Dalam RUPS Tahunan tersebut, para pemegang saham menerima laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris Bank NTT. Selain itu, dividen diputuskan tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Melki menegaskan, Bank NTT ke depan harus semakin kuat mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di NTT.
“Direksi dan komisaris harus bersama-sama mendukung program prioritas daerah. Minimal ada dukungan nyata terhadap program provinsi dan masing-masing kabupaten/kota,” katanya.
Sementara dalam RUPS Luar Biasa, pemegang saham menyepakati penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank NTT sesuai rekomendasi OJK. Struktur kepengurusan juga mengalami perubahan, dari sebelumnya tujuh direksi dan lima komisaris menjadi lima direksi dan tiga komisaris.
RUPS juga menyetujui pengangkatan pejabat baru Direktur Kepatuhan Bank NTT. Posisi tersebut akan diisi oleh Revino dari Bank Jatim yang telah dinyatakan lolos uji OJK. Revino disebut memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia perbankan, khususnya di Bank Jatim.
“Beliau bukan pemain baru karena sudah berkecimpung sekitar 30 tahun di perbankan,” ujar Melki.
Selain itu, para pemegang saham juga sepakat mengusulkan Rita sebagai calon Komisaris Independen untuk melengkapi struktur pengawasan Bank NTT.
Dalam forum tersebut, sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen penambahan modal. Pemerintah Provinsi NTT menambah penyertaan modal sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Malaka Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor Rp3 miliar. RUPS juga menyetujui skema inbreng atau penyertaan modal dalam bentuk aset seperti tanah guna mendukung pengembangan Bank NTT.
Melki optimistis berbagai keputusan dalam RUPS ini akan memperkuat transformasi dan pertumbuhan Bank NTT ke depan.
“Kami semua kepala daerah berkomitmen bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Melki juga mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan Bank NTT, termasuk alokasi khusus sebesar Rp50 miliar bagi pekerja migran asal NTT.
“Teman-teman pekerja migran silakan berkomunikasi dengan Bank NTT. Ada KUR Rp50 miliar yang disiapkan. Masyarakat yang punya usaha produktif juga silakan memanfaatkan fasilitas ini,” pungkasnya.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Bank NTT memutuskan membagikan dividen sebesar sekitar Rp151 miliar kepada seluruh pemegang saham pada tahun ini. Nilai tersebut dipastikan tetap sama seperti tahun sebelumnya meski kondisi ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan keputusan mempertahankan pembagian dividen dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang saat ini masih membutuhkan dukungan ekonomi.
“Kadang kita juga harus menolong masyarakat yang sedang susah. Kalau margin keuntungan sedikit lebih kecil tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu membebani masyarakat,” ujar Charlie.
Menurutnya, dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing, termasuk pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur sebagai pemegang saham utama.
Charlie mengakui pencapaian laba Bank NTT tahun lalu memang masih berada di bawah target. Namun kondisi keuangan bank daerah tersebut tetap dinilai aman karena memiliki cadangan modal yang cukup besar.
“Kami masih punya cadangan modal sekitar Rp449 miliar. Itu yang membuat kondisi Bank NTT tetap kuat,” jelasnya.
Selain membahas dividen, Charlie juga menyinggung kesiapan Bank NTT kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah sempat terhenti sejak 2019.
Menurut dia, seluruh persiapan teknis dan administrasi kini hampir rampung dan tinggal menunggu koneksi sistem dengan Kementerian Keuangan.
“Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa jalan kembali,” katanya.
Bank NTT, lanjut Charlie, kini lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit agar pengalaman buruk akibat tingginya kredit macet tidak kembali terulang.
“Kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Karena itu sistem penyaluran kredit sekarang diperbaiki supaya lebih sehat,” ujarnya.
Charlie menegaskan KUR Bank NTT nantinya diprioritaskan bagi usaha-usaha produktif seperti pertanian, peternakan, produksi pangan, hingga pelaku usaha mikro kecil di daerah.
“Yang penting usahanya benar-benar produktif, bukan untuk konsumsi,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya pernah memiliki riwayat kredit bermasalah untuk tetap mendapatkan pembiayaan, selama kondisi usaha mereka sudah membaik dan dinilai layak.
“Kalau dulu bermasalah tapi sekarang usahanya sudah bagus, tentu tetap bisa menjadi pertimbangan,” pungkasnya.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Bank NTT menyiapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar untuk mendukung pelaku usaha kecil, sektor pertanian, peternakan, hingga pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan pihaknya kini sedang menuntaskan koneksi sistem dengan Kementerian Keuangan sebelum penyaluran KUR kembali berjalan penuh.
“Kami sudah siap. Tinggal koneksi dengan Kementerian Keuangan saja. Mudah-mudahan akhir bulan ini semuanya sudah jalan,” ujar Charlie usai RUPS Bank NTT.
Menurut Charlie, Bank NTT sempat menghentikan sementara penyaluran KUR sejak 2019 akibat tingginya kredit macet. Karena itu, kali ini Bank NTT melakukan pembenahan sistem agar penyaluran kredit lebih sehat dan tepat sasaran.
“Kami belajar dari pengalaman pahit sebelumnya. Sekarang sistemnya kami atur lebih baik supaya kredit macet bisa ditekan,” katanya.
Charlie menegaskan KUR Bank NTT akan difokuskan bagi usaha-usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Sektor yang menjadi prioritas antara lain usaha mikro kecil, pertanian, peternakan, produksi telur, hingga usaha masyarakat yang mendukung program ketahanan pangan.
“Pokoknya harus usaha produktif. Tidak boleh dipakai untuk konsumsi,” tegasnya.
Dari total plafon Rp350 miliar tersebut, Rp50 miliar disiapkan khusus untuk pekerja migran asal NTT yang ingin mengembangkan usaha.
Selain itu, Bank NTT juga membuka peluang pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan.
Charlie menjelaskan, penilaian kredit tetap dilakukan secara selektif. Namun pihaknya tidak langsung menolak masyarakat yang pernah memiliki riwayat kredit bermasalah.
“Kalau dulu usahanya bermasalah tetapi sekarang sudah membaik dan usahanya jelas, itu tetap bisa menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Charlie juga menyampaikan bahwa pembagian dividen Bank NTT tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp151 miliar yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing.
Meski target laba tahun lalu belum sepenuhnya tercapai, Charlie memastikan kondisi keuangan Bank NTT masih cukup kuat karena ditopang cadangan modal yang mencapai Rp449 miliar.
“Kita masih punya cadangan modal yang cukup besar sehingga kondisi Bank NTT tetap aman,” katanya.
Bank NTT optimistis penyaluran KUR tahun ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi di NTT.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT yang berlangsung hingga malam hari menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk pergantian Direktur Kepatuhan Bank NTT.
Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 14.00 Wita hingga hampir pukul 19.00 Wita itu, para pemegang saham menyepakati pemberhentian Direktur Kepatuhan sebelumnya, Chris Aode, dan menunjuk Revi dari Bank Jatim sebagai penggantinya.
Keputusan tersebut diambil setelah adanya rekomendasi dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Setelah menerima surat dari OJK bahwa Ibu Rvi dari Bank Jatim telah dinyatakan lolos, maka dalam RUPS Luar Biasa tadi disetujui menjadi Direktur Kepatuhan Bank NTT,” ungkap Gubernur NTT, Melki Laka Lena usai RUPS.
Revi disebut memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan. Selama kurang lebih 30 tahun, ia berkarier di Bank Jatim dan dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat tata kelola serta kepatuhan di tubuh Bank NTT.
Rencananya, pelantikan Direktur Kepatuhan yang baru akan dilakukan pada Selasa mendatang pukul 14.30 Wita.
Selain pergantian pejabat strategis, RUPS juga menyepakati penyesuaian struktur organisasi Bank NTT sesuai rekomendasi OJK. Jumlah direksi yang sebelumnya direncanakan tujuh orang dikembalikan menjadi lima direksi, sedangkan komisaris menjadi tiga orang.
RUPS Tahunan juga menerima laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris serta menetapkan pembagian dividen tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Para kepala daerah sebagai pemegang saham menekankan agar Bank NTT semakin aktif mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.
“Bank NTT harus hadir mendukung program strategis daerah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar salah satu kepala daerah peserta RUPS.
Dalam forum tersebut, para pemegang saham juga menyepakati penambahan penyertaan modal dari sejumlah daerah, di antaranya Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Malaka Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor Rp3 miliar.
Tak hanya itu, Bank NTT juga terus memperkuat dukungan pembiayaan bagi masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini mencapai Rp350 miliar. Dari jumlah itu, Rp50 miliar dialokasikan khusus bagi pekerja migran asal NTT.
RUPS yang berlangsung penuh diskusi itu dinilai memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para kepala daerah terkait kondisi internal dan arah pengembangan bisnis Bank NTT ke depan.***

NTT-Terkini.com, Kupang – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT berlangsung marathon hingga hampir pukul 19.00 Wita. Dalam rapat yang diikuti seluruh kepala daerah pemegang saham bersama pihak Bank Jatim itu, sejumlah keputusan strategis berhasil disepakati untuk memperkuat kinerja dan transformasi Bank NTT ke depan.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena bersama para pemegang saham menyebut jalannya rapat berlangsung konstruktif dengan pembahasan yang mendalam terkait kondisi internal perbankan, mulai dari pengembangan aset, bisnis, hingga strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Diskusinya sangat bagus. Kami mengecek satu per satu parameter Bank NTT, baik dari sisi aset, pengembangan bisnis, hingga strategi ke depan. Kepala daerah jadi semakin memahami isi perut perbankan,” ungkapnya usai RUPS.
Dalam RUPS Tahunan, para pemegang saham menerima laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris Bank NTT. Selain itu, pembagian dividen diputuskan tetap sama seperti tahun sebelumnya.
RUPS juga menekankan pentingnya peran Bank NTT dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di NTT.
“Direksi dan komisaris harus mendukung program prioritas pemerintah daerah. Minimal ada satu program strategis di tiap kabupaten/kota yang didukung Bank NTT,” tegasnya.
Sementara dalam RUPS Luar Biasa, para pemegang saham menyepakati penyesuaian struktur organisasi sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah direksi yang sebelumnya direncanakan tujuh orang dikembalikan menjadi lima direksi, sedangkan komisaris menjadi tiga orang.
Salah satu keputusan penting lainnya adalah penetapan pejabat Direktur Kepatuhan Bank NTT. Posisi tersebut kini dipercayakan kepada figur dari Bank Jatim yang telah dinyatakan lolos uji OJK.
“Beliau memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di dunia perbankan dan berasal dari Bank Jatim. Rencananya akan dilantik pada Selasa pukul 14.30 Wita,” jelasnya.
Selain itu, pemegang saham juga menyepakati pengusulan Rita sebagai calon Komisaris Independen untuk melengkapi struktur kepengurusan Bank NTT.
Dalam rapat tersebut, juga disepakati penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTT menambah penyertaan modal sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Malaka Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor Rp3 miliar.
Tak hanya dalam bentuk uang tunai, RUPS juga membuka peluang penyertaan modal dalam bentuk aset seperti tanah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Bank NTT.
Pihak pemegang saham optimistis berbagai keputusan strategis tersebut akan membawa Bank NTT menjadi lebih kuat dan kompetitif.
“Kami semua kepala daerah berkomitmen membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi bagi pelayanan masyarakat di berbagai bidang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diajak memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTT yang kini mencapai Rp350 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp50 miliar dialokasikan khusus bagi pekerja migran asal NTT.
“Teman-teman pekerja migran silakan berkomunikasi dengan Bank NTT. Ada KUR Rp50 miliar yang disiapkan. Pelaku usaha produktif yang selama ini sulit mengakses perbankan juga silakan memanfaatkan fasilitas ini,” katanya.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada garam nasional dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung kolam kristal garam, gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan industri garam nasional di wilayah selatan Indonesia itu.
Gibran menegaskan kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun hingga kini masih belum mampu dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Karena itu, keberadaan proyek K-SIGN di Rote Ndao dinilai sangat strategis.
“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.
Selain mengejar swasembada, Wapres juga meminta agar kawasan industri garam tersebut segera difungsikan sehingga dampak ekonominya dapat langsung dirasakan masyarakat lokal.
“Kita ingin ini segera bisa fungsional. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa,” katanya.
Tak hanya sektor garam, Gibran juga menaruh perhatian pada pengembangan sektor perikanan dan budidaya rumput laut di Rote Ndao. Ia memastikan pemerintah pusat akan menindaklanjuti kebutuhan penunjang aktivitas nelayan yang diusulkan pemerintah daerah.
Menurutnya, wilayah-wilayah perikanan produktif harus didukung fasilitas memadai seperti cold storage, pabrik es, hingga SPBU khusus nelayan.
“Harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik es untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelasnya.
Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Wapres turut menerima laporan mengenai kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan di Rote Ndao, termasuk revitalisasi puskesmas dan penguatan fasilitas rumah sakit daerah.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan proyek K-SIGN bukan sekadar pembangunan kawasan industri, melainkan peluang besar bagi masa depan ekonomi masyarakat pesisir dan generasi muda NTT.
“Ini tentang lapangan kerja untuk anak-anak muda NTT. Tentang petani garam yang ingin hidup lebih sejahtera. Tentang nelayan yang butuh cold storage, es, dan BBM agar hasil laut mereka tidak lagi terbuang sia-sia,” ujar Melki.
Ia menambahkan, NTT memiliki potensi kelautan besar dan harus mampu menjadi pemain utama dalam industri garam nasional.
“Indonesia membutuhkan jutaan ton garam setiap tahun. Dan kami ingin suatu hari nanti, NTT bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain utama,” tegasnya.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk juga berharap proyek strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang terdampak langsung pembangunan kawasan tambak garam.
“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” kata Paulus.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Hamparan laut biru di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Jumat (22/5/2026), menjadi saksi perhatian serius pemerintah pusat terhadap masa depan petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung berdialog dengan para petani budidaya rumput laut dan menegaskan pentingnya modernisasi serta hilirisasi industri rumput laut agar komoditas unggulan pesisir itu mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menilai potensi rumput laut di Rote Ndao sangat menjanjikan, namun hingga kini belum dikelola secara maksimal.
“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Gibran.
Sekitar 300 petani rumput laut dari Desa Daiama memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak guna meningkatkan produksi mereka. Mulai dari tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit rumput laut unggul, sampan fiber, hingga mesin ketinting 0,5 GT.
Di hadapan para petani, Gibran mengakui sebagian besar aktivitas budidaya masih dilakukan secara tradisional sehingga membutuhkan dukungan fasilitas produksi yang lebih modern.
“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” katanya.
Tak hanya itu, Wapres juga menyoroti kualitas rumput laut asal Rote yang dinilai memiliki kandungan karaginan tinggi dan berpotensi besar bersaing di pasar global.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa pengolahan.
“Kalau kita sekarang sudah salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tapi kita nggak boleh ngirim barang mentah terus. Jadi harus bisa diolah di sini Pak. Jadi ada hilirisasi rumput laut,” tegas Gibran.
Ia menilai modernisasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penggunaan bibit unggul, perbaikan alat produksi dan sampan, hingga penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengeringan, gudang, sortir, dan pengemasan.
“Yang sekarang sudah berjalan aja, masih tradisional ya, udah bagus seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah ada modernisasi. Ada bibit unggul, sampannya kita perbaiki, alat-alatnya kita perbaiki. Untuk pascapanennya ada pengeringan, gudang, sortir, packing,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung hangat itu, kelompok ibu-ibu petani rumput laut juga menyampaikan harapan adanya bantuan modal usaha berupa tali, bibit, dan sampan agar usaha budidaya mereka bisa berkembang lebih baik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara detail agar setiap bantuan dari pemerintah pusat nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan merata kepada masyarakat.
Kunjungan Wapres ke sentra budidaya rumput laut itu turut didampingi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dedelusy Dethan, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Jems Riwu.***

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Usai meninjau budidaya rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya ke SD Negeri Papela dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Papela di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kedatangan Wapres disambut hangat Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Moris Bulan, kepala sekolah, para guru, serta ratusan siswa yang menampilkan tarian adat Kebalai.
Di SD Negeri Papela, Wapres meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjangkau 295 siswa, terdiri dari 160 siswa laki-laki dan 135 siswa perempuan. Ia juga melihat kondisi ruang belajar dan berdialog dengan guru maupun siswa.
Kepala SD Negeri Papela, Istini, mengaku terharu atas kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Menurutnya, kedatangan Wapres menjadi kebanggaan besar bagi sekolah yang berada di kawasan terpencil.
“Kami bersama guru-guru sangat terharu dan bangga karena sekolah kami yang berada di daerah terpencil bisa dikunjungi langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Tak hanya meninjau, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah dan tiga unit laptop untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Kami mendapat banyak bantuan, mulai dari seragam untuk anak-anak hingga laptop untuk peningkatan pembelajaran di sekolah,” katanya.
Istini mengatakan Program MBG membawa dampak positif bagi semangat belajar siswa. Selain menu yang berganti setiap hari, banyak anak juga baru pertama kali mencicipi beberapa jenis buah dan makanan bergizi yang disediakan pemerintah.
“Anak-anak sangat senang karena menunya berbeda setiap hari. Ada makanan dan buah yang bahkan belum pernah mereka makan sebelumnya,” ungkapnya.
Di balik antusiasme tersebut, Istini berharap pemerintah pusat dan daerah segera merealisasikan revitalisasi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan agar aktivitas belajar menjadi lebih aman dan nyaman.
“Semoga apa yang disampaikan Bapak Wakil Presiden dapat direspons sehingga pembelajaran di sekolah kami bisa berjalan lebih baik,” harapnya.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke MTs Papela. Kepala MTs Papela, Ridwan Goro, menyebut kedatangan Wapres sebagai momen bersejarah bagi sekolah mereka.
“Kami sangat bersyukur. Ini sesuatu yang luar biasa dan sebelumnya tidak pernah kami bayangkan,” katanya.
Ridwan menilai Program MBG sangat membantu siswa yang mayoritas berasal dari keluarga nelayan. Menurutnya, banyak siswa datang ke sekolah tanpa sarapan karena kondisi ekonomi keluarga.
“Sekitar 95 persen orang tua murid di Papela adalah nelayan. Banyak anak datang ke sekolah pagi-pagi tanpa makan,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang demi mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mengatakan Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
“Ada multiplier effect dari program ini dan kami sangat mendukung karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.***

NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Hujan deras yang mengguyur Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao sejak subuh, Jumat (22/5/2026), tidak menyurutkan semangat warga untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Warga tetap memadati sekitar Lapangan Bola Kaki Saba Kolifai, lokasi pendaratan helikopter kepresidenan, demi melihat langsung kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu.
Wapres Gibran tiba sekitar pukul 07.15 Wita menggunakan helikopter kepresidenan dengan pengawalan dua helikopter TNI. Suasana di lokasi tampak ramai meski hujan turun cukup deras.
Setibanya di Papela, Wapres Gibran disambut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Dandim 1627/Rote Ndao, Danlanal Pulau Rote, serta Wakapolres Rote Ndao.
Kedatangan Gibran langsung disambut sorak antusias warga. Teriakan “Pak Wapres” dan “Mas Wapres” terdengar bersahutan ketika ia berjalan menuju kendaraan dinasnya.
Meski diguyur hujan dan harus rela basah kuyup, warga tetap bertahan untuk menyaksikan secara langsung kunjungan bersejarah tersebut.
Salah seorang warga Papela, Yai Hudari, mengaku bangga dan terharu atas kedatangan Wapres Gibran ke desa mereka.
“Ini sejarah bagi kami warga Papela. Baru pertama kali wakil presiden datang ke Rote Ndao, khususnya Desa Papela. Kami senang sekali walaupun kami basah kuyup,” ujarnya penuh semangat.
Menurutnya, kunjungan Wapres menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di wilayah paling selatan Indonesia itu.
Usai menyapa warga, Wapres Gibran langsung melanjutkan agenda kerja dengan meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di wilayah Rote Timur dan Landu Leko.
Kunjungan tersebut diharapkan membawa perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap pengembangan industri garam dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Rote Ndao.***

NTT-Terkini.com, ROTE NDAO – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kembali menjadi sorotan publik. Di tengah keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, para tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah puskesmas disebut harus menggunakan uang pribadi untuk membayar jasa cleaning service demi menjaga kebersihan tempat pelayanan pasien.
Ironisnya, pada saat yang sama pemerintah daerah justru menganggarkan Rp927.249.120 untuk jasa outsourcing rumah jabatan pimpinan daerah pada Tahun Anggaran 2026.
Anggaran yang nyaris menyentuh Rp1 miliar tersebut dialokasikan untuk membiayai 30 tenaga outsourcing yang terdiri dari 27 pramusaji dan tiga sopir di lingkungan rumah jabatan pimpinan daerah.
Diketahui, pembiayaan itu bersumber dari dana SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp14,7 miliar yang telah mendapat persetujuan DPRD Rote Ndao untuk digunakan sebelum perubahan APBD 2026. Pos anggaran tersebut berada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Kontras kebijakan anggaran ini memicu pertanyaan publik mengenai arah prioritas belanja daerah. Sebab di sisi lain, tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan pelayanan masyarakat justru harus bergotong royong membiayai kebutuhan dasar kebersihan puskesmas.
Penelusuran media ini menemukan bahwa di Puskesmas Ndao, para nakes harus patungan Rp35 ribu per orang setiap bulan untuk membayar tenaga cleaning service. Sementara di Puskesmas Eahun, para tenaga kesehatan disebut menyisihkan Rp20 ribu per orang setiap bulan untuk kebutuhan serupa.
Jika kondisi tersebut terjadi di puskesmas lain, bukan tidak mungkin tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten Rote Ndao juga mengalami hal yang sama.
Padahal, para nakes bukan meminta fasilitas mewah. Mereka hanya berupaya memastikan puskesmas tetap bersih dan layak agar pelayanan kepada pasien bisa berjalan normal.
Situasi itu memunculkan ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, APBD mampu mengakomodasi puluhan pramusaji untuk rumah jabatan pimpinan daerah, namun di sisi lain fasilitas kesehatan dasar justru bertahan dengan pengorbanan pribadi tenaga kesehatan.
Jika dihitung, anggaran outsourcing rumah jabatan tersebut setara sekitar Rp77 juta per bulan. Dengan komposisi 27 pramusaji dan tiga sopir, publik mulai mempertanyakan urgensi kebutuhan tenaga sebanyak itu di tengah masih banyaknya persoalan pelayanan publik yang belum tertangani optimal.
Sorotan ini semakin sensitif karena muncul di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut. Mulai dari keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pendukung, kerusakan ambulans puskesmas, hingga tingginya beban kerja tenaga kesehatan.
Kini perhatian publik bukan lagi semata pada besar kecilnya angka Rp927 juta, melainkan pada pesan moral di balik kebijakan anggaran tersebut.
Saat tenaga kesehatan harus patungan demi membayar cleaning service agar puskesmas tetap bersih dan bisa melayani pasien, rumah jabatan pimpinan daerah justru mendapat alokasi besar untuk pramusaji dan sopir.
Kondisi ini dinilai memperlihatkan bagaimana APBD terkesan lebih banyak menopang kenyamanan elite birokrasi dibanding memperkuat pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terkait persoalan tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Maria Isabela, S.KM., M.PH., serta Kepala Bagian Umum Setda Rote Ndao, Rominson I. Laapen, belum berhasil dikonfirmasi.
Media ini masih terus berupaya memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait guna kepentingan pemberitaan berimbang.***