NTT-Terkini.com, Kupang — Proses tender Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Trayek R26 dan R27 Tahun Anggaran 2026 dengan nilai total Rp20.307.511.000 diduga sarat permainan dan penyuapan.

Aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung hingga Kejati NTT, diminta segera mengusut dugaan praktik korupsi tersebut.

Desakan ini disampaikan Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC), Sari Geni, SH, kepada wartawan di Kupang, Jumat (9/1/2026).

Menurut Geni, IFC telah menerima laporan masyarakat terkait proses tender yang dinilai tidak transparan dan menyimpang dari mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan Laut, yang dilaksanakan oleh KSOP Kelas III Kupang, Provinsi NTT.

“Kami menduga kuat terjadi praktik penyuapan besar-besaran serta permainan antara KPA, PPK, dan rekanan dalam proses tender ini,” tegas Geni.

Pemenang Tender Berubah dalam Hitungan Hari
Geni mengungkapkan, kejanggalan paling mencolok terjadi pada perubahan pemenang tender dalam waktu singkat, tanpa penjelasan mekanisme yang jelas.

Untuk Trayek R26, pada 27 Desember 2025, pemenang tender diumumkan PT Radika Bahari Nusantara, berdasarkan surat pesanan yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

NTT-Terkini.com, Rote Ndao – Dugaan serius mencuat dalam pencairan dana kerja sama media di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Rote Ndao.

Sedikitnya sembilan media diduga mencairkan dana kerjasama media non prosedural. Pasalnya kerjasama tersebut seharusnya ditandatangani oleh mantan Kepala Bagian Umum Setda Rote Ndao, Handryans Bessie, sesuai dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna mencairkan dana advertorial dan pemberitaan bernilai ratusan juta rupiah.

Dana kerja sama tersebut sejatinya hanya dapat dicairkan apabila disertai PKS yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan media dan pihak Pemda Rote Ndao, yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Mantan Kepala Bagian Umum Setda Rote Ndao.

Namun persoalan muncul setelah terjadi pergantian jabatan Kabag Umum pada akhir November 2025, dari Handryans Bessie kepada Robby Laapen. Pergantian ini memicu polemik terkait keabsahan tanda tangan PKS yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

Bendahara Akui Dana Sudah Dicairkan
Bendahara Bagian Umum Setda Rote Ndao, Karsem Lakabela, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jumat (2/1/2026), membenarkan bahwa dana kerja sama tersebut telah dicairkan pada akhir tahun 2025.
Menurutnya, pencairan dilakukan karena seluruh dokumen dinilai lengkap.

Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia saat itu, ditangkap dan diadili. Dia divonis 14 tahun penjara, tetapi majelis hakim yang mengadilinya yakin ada dalang di balik pembunuhan Munir. Siapa?

Pertanyaan itu hingga Pollycarpus akhirnya bebas tahun ini pun belum terjawab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil tindakan.

“Kembali kami menegaskan negara belum mampu membongkar konspirasi dalam kejahatan ini.

Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus pembunuhan Munir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sebatas janji tanpa bukti,” ujar salah satu aktivis HAM dari Kontras, Yati Andriani, di Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

“Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, Tim SAR Bandung akhirnya dapat menemukan korban.

Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Humas Kantor SAR Bandung Joshua Banjarnahor via pesan singkat, Sabtu (16/3/2019).

Nelayan berusia 45 tahun asal Garut ini dilaporkan hilang di pesisir Pantai Cipalawah, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Kamis (14/3).

Kapolsek Cibalong AKP Ridwan Tampubolon menyebutkan Maulana menghilang saat hendak mencari ikan dengan cara menyelam di pantai menggunakan busur panah.