Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan pembangunan karena paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Balai tidak memiliki program prioritas sendiri. Kami bekerja berdasarkan usulan daerah karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan,” jelas Janto.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi, legalitas lahan, penyelesaian persoalan sosial, serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis agar program dapat berjalan sesuai target.
Target Mulai Dikerjakan Agustus
Janto menyebutkan, apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu, pelaksanaan program infrastruktur tersebut direncanakan mulai berjalan pada Agustus mendatang.
Selain itu, program IJD tahun 2026 juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi Aspal Buton sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mendukung penggunaan material dalam negeri.
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah daerah dan dukungan BPJN, harapan masyarakat terhadap perbaikan jalan dan sistem drainase di Kota Kupang diharapkan dapat segera terwujud dalam waktu dekat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
