NTT-Terkini.com, Kupang — Menutup tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Kupang kembali menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi, sebanyak 1.289 siswa SD dan SMP resmi menerima bantuan pendidikan tersebut.
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, menyampaikan bahwa keberlanjutan program ini tidak terlepas dari komunikasi intens antara Pemkot dan pemerintah pusat, terutama dalam memperjuangkan akses program strategis di bidang pendidikan.
“Ini komitmen kami. Pemkot Kupang terus membangun komunikasi dan jaringan dengan pusat agar program-program strategis pendidikan berjalan dan tepat sasaran,” tegas Serena dalam pertemuan bersama para kepala sekolah SD–SMP, Senin (24/11/2025).
1.289 Siswa Terbantu, Penyaluran Tepat Sasaran
Data resmi menunjukkan bahwa penerima beasiswa terdiri dari:
- 1.026 siswa dari 37 SD,
- 253 siswa dari 9 SMP,
dengan total 1.289 siswa.
Bantuan diterima dalam bentuk dana tunai dengan skema:
- Rp600 ribu untuk siswa SD,
- Rp900 ribu untuk siswa SMP.
Bantuan ini diarahkan untuk meringankan biaya pendidikan dasar, termasuk kebutuhan belajar, perlengkapan sekolah, serta mendukung keberlanjutan proses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pendidikan Gratis Tidak Cukup: Perlu Perlindungan Anak Rentan
Meski Kota Kupang telah menetapkan kebijakan bebas biaya pendidikan, tantangan utama justru berada di luar sekolah: mulai dari keterbatasan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga ancaman putus sekolah bagi anak-anak dari kelompok rentan. Karena itu, PIP menjadi instrumen penting untuk memastikan mereka tetap berada di bangku pendidikan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NTT Terkini
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
