Bank Jatim Suntik Rp100 Miliar ke Bank NTT, Gubernur Melki: Modal Inti Sudah Tembus Rp3 Triliun

NTT-Terkini.com, Kupang – Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi mendapat tambahan kekuatan modal setelah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menyuntikkan dana sebesar Rp100 miliar.

Dengan masuknya investasi tersebut, Bank NTT kini telah memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun sebagaimana disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, kehadiran Bank Jatim sebagai salah satu pemegang saham baru menjadi langkah strategis untuk memastikan Bank NTT tetap berstatus sebagai Bank Daerah.

“Kami sudah menerima dan menetapkan Bank Jatim sebagai salah satu pemegang saham Bank NTT. Dengan tambahan Rp100 miliar, modal inti Bank NTT kini mencapai Rp3 triliun sesuai ketentuan OJK,” ujar Gubernur Melki di Gedung Sasando, Kupang, Kamis (4/9/2025).

Melki menambahkan, penyertaan modal ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga memperkuat posisi Bank NTT agar tetap sehat, stabil, dan tidak diturunkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Hal senada disampaikan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosef Falentinus Kebo, usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank NTT.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bank Jatim yang telah mendukung eksistensi Bank NTT. Kalau modal inti tidak tembus Rp3 triliun, kita bisa didowngrade menjadi BPR. Jadi ini sangat penting,” tegas Yosef.

RUPS LB Bank NTT yang digelar tertutup tersebut juga menyepakati perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt. Dirut) beserta jajaran direksi hingga Februari 2026, atau sampai adanya keputusan definitif dari OJK.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.